[MENOHOK] Tolak Ajakan Bobby Kelola Bersama 4 Pulau, Gubernur Aceh: Macam Mana Duduk Bersama, Itu Kan Hak Kami

 

Repelita Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa empat pulau yang kini diklaim sebagai wilayah Sumatera Utara adalah bagian sah dari Provinsi Aceh.

Keempat pulau itu antara lain Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Besar.

Pernyataan tegas itu disampaikan Mualem setelah menggelar pertemuan dengan anggota DPR dan DPD RI asal Aceh dalam Forum Bersama di Pendopo Gubernur Aceh pada Jumat malam, 13 Juni 2025.

Menanggapi ajakan Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk mengelola bersama wilayah tersebut, Mualem menyatakan penolakan tegas.

“Tidak kita bahas itu, macam mana kita duduk bersama itu kan hak kita. Kepunyaan kita, milik kita,” ujarnya.

Menurutnya, dari sisi historis dan administratif, keempat pulau tersebut merupakan milik Aceh.

Mualem menegaskan bahwa Aceh akan memperjuangkan hak atas wilayah tersebut melalui jalur kekeluargaan dan politik.

Ia menjadwalkan akan menemui Kementerian Dalam Negeri pada 18 Juni untuk membicarakan langkah selanjutnya.

“Ya ke Kemendagri (bahas tindak lanjut), tanggal 18 kalau tidak salah saya. Langkah kita pertama pendekatan secara kekeluargaan dan juga administrasi, dan politik,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Mualem menyebut akan membawa sejumlah bukti dan keberatan yang memperkuat klaim Aceh.

“Poinnya itukan hak kita, bukti dan data hak kita, kemudian secara historis itu hak kita, apalagi? Secara penduduk hak kita, secara geografis juga hak kita, saya rasa seperti itu, itu saja yang kita pertahankan,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan bahwa keempat pulau itu telah ditetapkan sebagai wilayah Sumut sejak 2022.

Ia juga menyebut adanya potensi wisata besar di wilayah tersebut dan menyampaikan rencana kerja sama dengan berbagai pihak.

“Ya potensi apapun, pasti ada ya, karena secara geografisnya kita melihat, kita lihat pertama dari sektor pariwisatanya pasti bagus,” ucap Bobby.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan akan dilakukan oleh Sumatera Utara, meski membuka peluang kerja sama.

“Kalau jadi milik Provinsi Sumatera Utara, pengelolaannya itu nanti di Provinsi Sumatera Utara, jadi opsi kami mau mengajak kerjasama siapa-siapa. Kalau mau nolak ya silakan,” pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga