Repelita Jakarta - Mantan Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, mengkritisi kemungkinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, akan menggunakan cara-cara keras demi mempertahankan posisi putranya, Gibran Rakabuming Raka, dari ancaman pemakzulan.
Dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Minggu, 15 Juni 2025, Melki menyebut Jokowi pernah mempertahankan kekuasaan secara brutal, dan bukan tidak mungkin akan melakukan hal serupa untuk Gibran.
“Kita bisa melihat bagaimana brutalnya mantan presiden Jokowi mempertahankan kekuasaan, bisa jadi dia sebrutal itu mempertahankan kekuasaan anaknya,” ucap Melki.
Meski menyebut kemungkinan itu, Melki tidak menjelaskan secara detail apa yang ia maksud dengan tindakan brutal.
Ia juga menyinggung potensi penggunaan politik sandera dan instrumen hukum untuk menekan pihak-pihak yang berseberangan.
“Politik sandera pasti akan berlangsung kalau pemainnya Joko Widodo,” tambahnya.
Melki mengatakan bahwa saat ini DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat usulan pemakzulan Gibran yang dikirim Forum Purnawirawan Prajurit TNI belum bisa diproses cepat.
“Problem utamanya sekarang sedang masa reses, dan surat itu harus diterima pimpinan masuk Bamus dan lain sebagainya,” ujar Melki.
Ia juga menyebut bahwa partai-partai politik saat ini tengah menghadapi dilema atas usulan tersebut.
“Sudah pasti semua partai politik sedang membahas bagaimana yang sebaiknya. Pasti ada kegalauan,” ucapnya.
Melki menambahkan bahwa posisi Prabowo Subianto yang belum secara penuh melepas kedekatan dengan Jokowi menambah keraguan di tubuh koalisi.
Meski begitu, PDIP, tempat Melki bernaung kini, berkomitmen mengawal proses pemakzulan Gibran yang diajukan para purnawirawan.
“Partai politik di parlemen hari ini kalau kita hitung dari komposisi saja hanya PDIP yang di luar pemerintahan,” tegasnya.
“Jadi akan berat, tapi PDIP perjuangan akan mengawal itu terus,” sambungnya.
Sementara itu, sosok Melki Sedek Huang sendiri bukan tanpa kontroversi.
Ia sempat dijatuhi sanksi skors akademik selama satu semester oleh Universitas Indonesia akibat terbukti melakukan kekerasan seksual.
Sanksi itu dituangkan dalam SK Rektor UI Nomor 49/SK/R/UI/2024 yang ditandatangani Ari Kuncoro pada 29 Januari 2024.
Melki yang masuk FH UI pada 2019 pernah menjabat Ketua BEM UI sejak Januari 2023.
Sebelumnya ia meniti jenjang organisasi mahasiswa melalui berbagai posisi strategis di fakultas hukum dan universitas.
Selama masa skorsing, ia dilarang melakukan kontak, mendekati, atau berada di sekitar korban serta tak diizinkan aktif dalam organisasi kemahasiswaan.
Selain aktif di organisasi, Melki juga pernah magang di LBH Jakarta dan kantor hukum swasta.
Meski masa lalunya kontroversial, kini Melki menjelma sebagai salah satu wajah muda di tubuh PDIP yang vokal dalam isu-isu politik nasional. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
