Repelita Medan - Kasus dugaan korupsi proyek jalan senilai Rp231 miliar di Sumatra Utara tengah menjadi sorotan publik.
Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjerat lima tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.
Penangkapan Topan mengundang desakan agar KPK turut memeriksa Gubernur Sumut Bobby Nasution yang melantiknya sebagai Kadis PUPR pada Februari 2025.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, menegaskan pentingnya pemeriksaan terhadap Bobby minimal sebagai saksi.
Menurut Boyamin, hal ini penting demi menjaga asas keadilan dan kepercayaan publik terhadap KPK.
“Kalau dua minggu tidak dipanggil, saya akan ajukan gugatan praperadilan,” ujarnya.
Boyamin menilai, sebagai atasan langsung dari Topan, Bobby perlu dimintai keterangan sebagaimana berlaku dalam prosedur umum penanganan kasus serupa.
Ia menyoroti bahwa jika Bobby tidak diperiksa, maka akan muncul anggapan adanya perlakuan istimewa.
“Ini bukan soal bersalah atau tidak. Tapi sebagai pimpinan, harus dimintai klarifikasi,” ujarnya.
Boyamin juga menyebut relasi pribadi antara Bobby dan Topan tak bisa diabaikan.
Topan pernah menjabat sebagai Sekda Kota Medan di masa kepemimpinan Bobby sebagai wali kota.
“Topan bukan orang asing. Ada kedekatan yang perlu dicermati oleh penyidik,” tegas Boyamin.
KPK pun diminta menelusuri kemungkinan relasi kekuasaan dan aliran dana yang terkait dengan jabatan serta proyek infrastruktur yang ditangani Topan.
“Jangan sampai ada ‘cowboy kekuasaan’ yang diam-diam beroperasi,” ujarnya.
Proyek yang tengah diusut KPK terbagi dalam dua klaster, yakni di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah 1 Sumut.
Nilai total proyek yang sudah dikantongi mencapai Rp231,8 miliar.
Beberapa di antaranya adalah proyek preservasi dan rehabilitasi jalan di kawasan Sipiongot, Kota Pinang, hingga batas Labusel.
KPK mengungkap bahwa penyidikan masih terus dikembangkan, termasuk kemungkinan adanya proyek lain dan kerugian negara tambahan.
“Kami masih telusuri seluruh proyek yang pernah dikelola oleh para tersangka,” kata Plt. Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur.
Boyamin berharap KPK tidak gentar memanggil siapa pun, termasuk menantu mantan presiden, demi keadilan dan integritas lembaga.
“Jangan biarkan hukum kalah oleh jaringan kekuasaan. Ini ujian sesungguhnya bagi KPK,” pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok.
