Job Fair Bekasi Ricuh Aktivis Sebut Ini Tanda Indonesia Menghadapi Darurat Lapangan Kerja

Repelita Jakarta - Aktivis sosial sekaligus pengamat politik Rudi S Kamri mengangkat perhatian mengenai krisis lapangan kerja yang kian memburuk.

Dalam sebuah video di YouTube Anak Bangsa TV, ia menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang semakin mengkhawatirkan, terutama dari sisi penyediaan pekerjaan.

Kericuhan dalam job fair di Bekasi menjadi fokus utama kritik Rudi.

Job fair yang digelar oleh Pemerintah Kota Bekasi bersama sejumlah perusahaan tersebut semula menyediakan sekitar 2.500 lowongan kerja.

Namun, jumlah pelamar yang datang jauh melebihi target, mencapai lebih dari 25 ribu orang.

Rudi menegaskan bahwa kericuhan itu bukanlah aksi demonstrasi, melainkan dorongan dari ribuan pencari kerja yang bersaing ketat mendapatkan kesempatan.

Berdasarkan data IMF, ia menyebut tingkat pengangguran di Indonesia telah mencapai 5 persen, yang berarti sekitar 14 juta warga belum memiliki pekerjaan.

Selain itu, ia mengungkap kemungkinan tambahan 280 ribu pemutusan hubungan kerja sepanjang tahun 2025 di berbagai sektor industri.

Rudi menilai pertumbuhan ekonomi yang menurun, investasi yang melambat, dan daya beli masyarakat yang menurun tajam adalah sinyal serius yang tidak boleh diabaikan.

Menurutnya, fondasi ekonomi yang diwariskan pemerintahan sebelumnya belum cukup kuat.

Hal ini membuat pemerintahan Presiden Prabowo harus menghadapi krisis ekonomi sejak awal kepemimpinannya.

Ia menilai jargon ekonomi kuat saat era Presiden Jokowi hanya sebatas klaim tanpa bukti nyata.

Rudi menyebutkan bahwa program populis seperti makan siang gratis dan penyediaan tiga juta rumah belum menyelesaikan masalah utama, yaitu penciptaan lapangan kerja baru.

Ia menekankan bahwa rakyat membutuhkan pekerjaan nyata, bukan sekadar program seremonial.

Setiap tahun, ribuan lulusan baru masih menganggur, bahkan ada yang sudah lima sampai sembilan tahun lulus tapi belum terserap di dunia kerja.

Selain persoalan lapangan kerja, Rudi juga menyoroti isu korupsi.

Ia menyinggung beberapa kasus besar yang tengah ditangani Kejaksaan Agung dan KPK sebagai warisan pemerintahan Jokowi.

Salah satunya adalah kasus pengadaan laptop di Kemendikbudristek yang mencapai Rp 9,9 triliun.

Rudi menyatakan selama enam bulan pemerintahan Prabowo belum ada kasus korupsi baru yang mencuat.

Namun, pemerintah tetap harus waspada dan tegas menangani potensi kasus.

Di akhir pernyataannya, Rudi mengingatkan jika kondisi ini dibiarkan, bonus demografi yang sering dijadikan kebanggaan dapat berubah menjadi bencana sosial.

Ia menegaskan tanpa perubahan besar, Indonesia bukan akan meraih kemajuan, melainkan terperosok dalam krisis sosial yang lebih parah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga