[HEBOH] Khofifah Adu Argumen Panas dengan Warga Jember Gara-Gara Jalan Rusak! Langsung Dikasih Paham Sama Gubernur

Repelita Jakarta - Sebuah video yang menunjukkan perdebatan sengit antara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dengan seorang warga di Jember ramai dibicarakan di media sosial.

Rekaman tersebut memunculkan diskusi publik soal pihak yang bertanggung jawab atas kondisi jalan rusak yang belum juga diperbaiki.

Dalam tayangan itu, seorang warga terlihat meluapkan kekesalan mengenai jalan di wilayahnya yang rusak parah namun belum diperbaiki.

Gubernur Khofifah memberikan tanggapan tegas terhadap protes warga tersebut.

Ia menyampaikan penjelasan penting tentang kewenangan pengelolaan infrastruktur jalan, yang tidak sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi.

"Harus paham ini jalan siapa. Tidak semua jalan rusak menjadi tanggung jawab provinsi," ujar Khofifah dalam video tersebut.

Khofifah menilai masyarakat kerap keliru dalam memahami struktur kewenangan perbaikan jalan.

Sering kali, pemerintah provinsi disalahkan meski jalan yang dimaksud berada di bawah wewenang pemerintah kabupaten atau bahkan pusat.

Ia menjelaskan bahwa kehadirannya di lokasi bukan hanya seremonial, melainkan bagian dari agenda pengecekan langsung untuk memastikan percepatan perbaikan infrastruktur.

“Kami tidak tinggal diam. Semua laporan kami tindak lanjuti, tetapi sesuai dengan kewenangan yang ada,” jelasnya.

Peristiwa tersebut menuai berbagai tanggapan dari masyarakat.

Sebagian mengapresiasi keberanian warga yang menyuarakan keluhan secara langsung.

Namun, tak sedikit pula yang menilai sikap Gubernur Khofifah sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen terhadap transparansi pemerintahan.

Insiden ini menyoroti pentingnya pemahaman publik mengenai pengelolaan infrastruktur dan kewenangan antar tingkatan pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan jalan rusak, khususnya yang menjadi kewenangan provinsi.

Perdebatan ini menjadi pengingat bahwa transparansi komunikasi dan edukasi publik adalah kunci dalam membangun sinergi antara masyarakat dan pemerintah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga