
Repelita Jakarta - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mendapat kritik keras dari DPR RI terkait pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih.
Anggota DPR RI dari fraksi PKS, Ismail Bachtiar, mengungkapkan bahwa staf di kementerian lebih banyak menghabiskan waktu di hotel daripada turun langsung ke lapangan.
Hal tersebut disampaikan Ismail saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Koperasi pada Senin (26/5/2025).
Ismail menyampaikan fakta bahwa pendataan program Koperasi Desa Merah Putih tidak berjalan serius.
Ia menyoroti banyak kepala desa yang memasukkan nama pegawai koperasi tanpa melalui musyawarah.
Ismail juga menyayangkan minimnya keterlibatan langsung Menteri Budi Arie dalam meninjau program di lapangan.
Ia membandingkan dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto, yang rela bermalam di desa untuk mendukung program serupa.
Sebaliknya, menurut Ismail, staf Kementerian Koperasi lebih sering berada di hotel untuk persiapan peluncuran program.
“Kita tidak melihat Kementerian Koperasi turun langsung. Mereka lebih banyak di hotel, ini menjadi catatan penting,” ujarnya.
Budi Arie Setiadi menyatakan akan melibatkan KPK dalam mengawal program Koperasi Desa Merah Putih.
Hal itu dilakukan karena program ini mengeluarkan dana APBN yang sangat besar, mencapai Rp240 triliun.
Menurut Budi Arie, pendampingan KPK penting untuk mengurangi risiko kerawanan dalam pelaksanaan program sejak tahap perencanaan.
Setiap koperasi desa atau kelurahan yang terlibat akan mendapatkan modal awal sebesar Rp3 miliar dalam bentuk pinjaman.
Pinjaman ini bukan hibah dan akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Koperasi yang menerima pinjaman wajib mengembalikannya secara cicilan selama enam tahun.
(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

