Efisiensi Anggaran Tak Halangi Pembangunan IKN, Basuki Hadimuljono Tegaskan Proyek Tetap Berjalan Sesuai Rencana

Repelita, Penajam Paser Utara - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak akan menghambat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Efisiensi anggaran tidak berpengaruh, pembangunan Kota Nusantara tetap berjalan sesuai rencana dan masuk tahap kedua pada 2025-2028," ujar Basuki, Sabtu (15/2/2025), dikutip dari Antara.

Pada tahap kedua, pembangunan akan difokuskan pada perkantoran legislatif dan yudikatif yang dijadwalkan mulai pada April 2025. Langkah ini sejalan dengan target menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

Selain itu, proyek investasi, termasuk kantor perbankan dan infrastruktur pendukung kawasan investasi, juga akan segera dimulai.

"OIKN telah menyiapkan pembangunan infrastruktur di kawasan investasi agar dapat segera terealisasi," kata Basuki.

Sementara itu, proses pelelangan untuk infrastruktur umum seperti jalan, air minum, sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT), dan multi-utility tunnel (MUT) masih berlangsung.

Basuki menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut akan dimulai paling lambat setelah Hari Raya dan ditargetkan selesai pada 2026.

"Tahun 2026 akan terlihat perubahan besar di IKN, dengan gedung dan kawasan baru yang telah dibangun," tambahnya.

Selain itu, seluruh pegawai OIKN dijadwalkan mulai berkantor penuh di IKN pada Maret 2025.

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Presiden Prabowo menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun, yang terdiri dari Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.

Menanggapi isu yang menyebut bahwa proyek IKN berisiko mangkrak, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan proyek yang bisa selesai dalam waktu singkat, melainkan investasi jangka panjang yang membutuhkan perencanaan matang.

"Memindahkan ibu kota bukan perkara mudah. Pindah rumah saja ruwet, apalagi mempersiapkan perpindahan ibu kota yang harus dilakukan dengan kesiapan maksimal," kata Jokowi dalam wawancara dengan Najwa Shihab, Kamis (13/2/2025).

Jokowi mengakui bahwa anggaran pembangunan IKN harus berbagi prioritas dengan program lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski begitu, ia memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan dan diperkirakan akan berlangsung selama 10 hingga 20 tahun.

"Tujuan pemindahan ibu kota adalah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang selama ini terpusat di Pulau Jawa," tambah Jokowi.

Menurutnya, 56 persen penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, sehingga daya dukung wilayah ini semakin terbatas jika pembangunan terus terkonsentrasi di sana.

Ia juga membandingkan konsep IKN dengan Washington D.C. dan New York di Amerika Serikat, di mana ibu kota politik dipisahkan dari pusat ekonomi.

Dengan berbagai kebijakan dan perencanaan yang telah disusun, pemerintah optimistis pembangunan IKN akan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga