Jakarta, 8 Desember 2024 – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi mengumumkan bahwa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi bagian dari partai. Keputusan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam pengumuman yang telah lama dinanti publik.
Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, meskipun pengumuman ini baru dilakukan sekarang, pemecatan Jokowi sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Pengumuman yang tertunda ini, menurut Rangkuti, lebih disebabkan oleh pertimbangan politik untuk menghindari sentimen negatif dari publik yang dapat mempengaruhi hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Pengumuman ini memang terlambat. Sebenarnya, Pak Jokowi sudah lama diberhentikan oleh PDIP, tetapi PDIP menundanya karena sentimen publik yang kuat terhadap beliau," ujar Rangkuti.
Selama masa jabatannya, Jokowi memiliki tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi, hampir mencapai 80 persen. Hubungan yang baik antara Jokowi dan masyarakat membuat PDIP cenderung menunda pengumuman pemecatannya agar tidak merugikan elektabilitas pasangan calon yang diusung oleh partai tersebut.
Rangkuti menjelaskan bahwa jika pengumuman ini dilakukan lebih awal, terutama sebelum Pilpres atau Pilkada, hal tersebut bisa berisiko mengurangi dukungan terhadap pasangan calon PDIP, sementara dukungan terhadap pasangan calon yang didukung Jokowi mungkin meningkat.
Setelah hajatan politik besar seperti Pilpres dan Pilkada selesai, PDIP kini merasa lebih bebas untuk mengumumkan status Jokowi. Tanpa adanya agenda politik besar dalam waktu dekat, PDIP berpeluang untuk lebih fokus pada konsolidasi kekuatan partai.
Pada Pilkada 2024, PDIP berhasil memenangkan pasangan calon di beberapa wilayah seperti Jakarta dan Riau, yang menunjukkan bahwa partai tersebut berhasil menghadapi tantangan dan semakin menguatkan posisinya.
Keputusan PDIP ini juga dinilai sebagai bagian dari dinamika politik alami. Seiring berjalannya waktu, wibawa Jokowi sebagai figur politik nasional diperkirakan akan menurun. Rangkuti menilai bahwa pengaruh politik Jokowi kemungkinan besar sulit untuk ditransfer ke anaknya, Gibran, yang kini menjabat sebagai Wali Kota Solo, atau menantunya, Bobby Nasution, yang menjabat sebagai Wali Kota Medan.
"Secara alami, wibawa Pak Jokowi akan menurun. Pengaruh politiknya sulit ditransfer ke Gibran atau Bobby," tutup Rangkuti. (*)
Editor: Elok WA R-ID
