Langkah Presiden Joko Widodo mengumpulkan Kapolda hingga Kapolres dan pejabat TNI di Ibukota Nusantara (IKN) pada Kamis (12/9) dipertanyakan.
Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, langkah Presiden Jokowi tersebut hanya membuang-buang anggaran negara.
“Yang jelas itu menghamburkan uang negara untuk mengerahkan para personel Polri dan TNI ke IKN yang urgensinya tidak jelas,” kata Fickar kepada RMOL, Sabtu (14/9).
Atas dasar itu, Fickar berharap Presiden Jokowi bersikap lebih arif lagi di akhir-akhir masa jabatannya.
Sebab, jika Jokowi masih bersikap demikian maka semakin menunjukan kekhawatirannya setelah tak lagi berkuasa.
“Seharusnya begitu, tapi sepertinya ada kerisauan dan kekhawatiran ditinggal banyak orang,” pungkasnya.
Presiden Jokowi mengungkapkan alasan dirinya mengajak pejabat TNI-Polri ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ternyata hal ini merupakan usulan dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subiyanto seperti dikutip dari rmol
Pengamat: Jokowi Panik Jelang Lengser Sampai Harus Kumpulkan Kapolda hingga Kapolres
Menjelang lengser pada pada 20 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo dinilai semakin panik.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, merespon rencana Presiden Jokowi mengumpulkan Kapolda hingga Kapolres di IKN pada hari ini, Kamis (12/9).
"Karena kepanikannya, Jokowi membutuhkan update situasi kekinian terkait keamanan dirinya dan keluarga," kata Hari kepada RMOL, Kamis (12/9).
Menurut Hari, kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja membuat Jokowi sudah tidak lagi memiliki kepercayaan diri, sehingga harus mengasingkan diri meskipun dengan seribu alasan dengan dibalut IKN.
"Raja Jawa sedang berperang dengan dirinya sendiri. Karena perbuatan dan tindakannya tidak sesuai dengan kenyataan," tutur Hari.
Hari menilai, Jokowi harus menanggung semua sebab akibat di akhir pemerintahannya. Bahwa, tidak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi.
"Dan itulah cermin Jokowi hanya mengutamakan kepentingan dengan segala tipu muslihatnya, dan rakyat yang menjadi korban atas nama kesederhanaan," pungkas Hari.***