Beredar di media sosial surat protes dari seorang dokter di RS Medistra bernama Diani Kartini soal dugaan larangan hijab bagi petugas kesehatan di rumah sakit tersebut.
Di dalam surat tertanggal 29 Agustus 2024 tersebut, Dokter Diani Kartini mengatakan ada dua kerabatnya yang tiba-tiba mendapatkan larangan menggunakan hijab saat proses wawancara kerja di RS Medistra.
Dugaan RS Medistra larang dokter pakai hijab itu muncul karena di dalam proses wawancara, ada pertanyaan soal apakah bersedia membuka hijab jika diterima.
"Ada pertanyaan terakhir di sesi wawancara, menanyakan terkait performance dan RS Medistra merupakan RS internasional, sehingga timbul pertanyaan apakah bersedia membuka hijab jika diterima," tulis Diani dalam suratnya yang viral tersebut, dikutip Senin (2/9/2024).
Ia pun menyayangkan masih ada pertanyaan yang bersifat diskriminasi agama tersebut. Menurutnya, bahkan ada salah satu rumah sakit yang lebih ramai dari RS Medistra namun tidak melarang petugas kesehatannya menggunakan hijab.
Jika RS Medistra memang RS untuk golongan tertentu, sebaiknya jelas dituliskan saja kalau RS Medistra untuk golongan tertentu sehingga jelas siapa yang bekerja dan datang sebagai pasien," kata dia lagi.
Menanggapi hal ini, Ketua MUI bidang Ukhuwah dan Dakwah, Muhammad Cholil Nafis pun ikut buka suara. Melalui media sosial X @cholilnafis, ia mengungkapkan rasa geram karena masih ada larangan hijab di tengah Indonesia yang merupakan negara merdeka.
Menurutnya, sebagai negara merdeka, warga Indonesia berhak menunjukkan identitas keagamaannya apapun latar belakangnya.
"Rumah sakit yang masih phobia hijab begini baiknya tak usah buka di Indonesia karena kita sudah merdeka dan dijamin kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing," kata Cholil Nafis, dikutip Senin (2/9/2024).
Ia pun meminta agar pihak yang berwenang menindaklanjuti dugaan larangan hijab yang terjadi di RS Medistra tersebut. "Tolong pihak berwenang agar kasus di RS itu diusut ya, agar tak menjadi preseden buruk," tambah dia.
Di dalam surat yang viral sebelumnya, dokter Diani menyayangkan bahwa di dalam wawancara tersebut timbul pertanyaan yang terkesan phobia terhadap hijab dan agama Islam.
Menurut Diani di dalam surat itu, RS Medistra telah menerapkan peraturan yang tidak adil bagi para petugas kesehatannya termasuk para dokter.
"Apakah ada standar ganda cara berpakaian untuk perawat, dokter umum, dokter spesialis, dan subspesialis di RS Medistra?" tulis surat tersebut.
Sementara itu, terkait kasus ini RS Medistra masih belum memberikan tanggapan seperti dikutip dari tv one
DPRD Minta Dinkes Jakarta Lakukan Investigasi
Merespons kejadian ini, Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta, segera melakukan investigasi. Menurut dia, aturan melarang pegawai menggunakan hijab merupakan pelanggaran HAM dan pelanggaran etika.
Ia menegaskan, tidak boleh RS Medistra melakukan tindakan yang berpotensi melanggar, dan menghalangi hak asasi seseorang untuk melaksanakan keyakinannya.
"Jangan coba-coba berbuat sesuatu yang melanggar, dan membatasi orang untuk menjalankan keyakinannya, apalagi sampai ada dugaan aturan untuk melepas hijab di tempat bekerja. Jika ada, ini jelas pelanggaran HAM dan harus ditindak tegas,” ujar Yani dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (1/9/2024).
Politisi PKS kemudian mendorong Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk segera bertindak. Demikian juga dengan pihak manajemen Rumah sakit Medistra, agar segera melakukan klarifikasi terkait isu ini.
“Pihak rumah sakit juga harus segera klarifikasi atas isu tersebut, karena sudah menimbulkan keresahan di masyarakat,” tuturnya.***
