Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak terhadap pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Hal ini diungkapkan Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Menteri PUPR ini mengakui, pelemahan mata uang Garuda ini tidak hanya akan berdampak pada proyek IKN tetapi juga seluruh proyek kontruksi dan infrastruktur.
Sebab seperti diketahui, pelemahan rupiah dapat menyebabkan kenaikan harga bahan material yang impor.
Sementara proyek konstruksi masih bergantung pada bahan impor.
"Sebetulnya kalau akan berdampak tidak hanya di IKN, di tempat lain pun pasti akan berdampak," ujar Basuki saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (21/4/2024).
Sementara terkait eskalasi nilai proyek IKN, Basuki bilang saat ini masih belum diputuskan akan dilakukan.
Pasalnya pemerintah belum memutuskan pelemahan rupiah ini sebagai keadaan kahar (force majeur).
Adapun kata Basuki, pemerintah baru akan membahas kondisi ekonomi nasional terkini pada Sidang Paripurna DPR RI Senin (24/6/2024).
"Kalau itu biasanya harus ada keputusan kahar nasional supaya yang lain bisa eskalasi.
Tapi ini sampai sekarang belum ada. Kalau sudah keputusan nasional bisa dieskalasi," jelasnya.
Kendati demikian, meskipun anggaran proyek IKN berpotensi bengkak akibat pelemahan nilai tukar rupiah, namun ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bisa digunakan sebagai shock absorber.
"Dulu pas pandemi juga membengkak, situasional kan.
Makanya Bu Menkeu selalu bilang bahwa instrumen kita APBN, APBN itu sebagai instrumen untuk itu," pungkasnya.
Sebagai informasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di pasar spot kembali ditutup melemah pada Jumat (21/6/2024).
Kurs rupiah terus bergerak di atas Rp 16.400 per dollar AS, dan mendekati level Rp 16.500 per dollar AS.
Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terus bergerak melemah sepanjang hari pada rentang Rp 16.440 - Rp 16.481 per dollar AS.
Pada akhirnya, rupiah ditutup melemah 0,12 persen ke Rp 16.450 per dollar AS.
Sementara itu, mengacu data Bank Indonesia Jisdor, kurs rupiah berada di posisi Rp 16.458 pada hari ini.
Posisi ini lebih tinggi dari Kamis (20/6/2024) kemarin di level Rp 16.420 per dollar AS.
Anggaran Kementrian PUPR Dipangkas
Kelanjutan nasib pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur masih tanda tanya.
Pasalnya, Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming memangkas alokasi anggaran Kementrian PUPR.
Dari Rp 212,58 triliun yang diusulkan, Pemerintah hanya menyetujui Rp 75,63 triliun.
Diketahui, sampai saat ini sebagian besar dana pembangunan IKN Nusantara masih bergantung pada APBN.
Investor asing yang diharapkan masuk belum kunjung menanamkan modalnya di IKN.
Pagu Indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2025 merosot menjadi Rp 75,63 triliun.
Ini jauh dari kebutuhan pagu yang dirancang PUPR yakni sebesar Rp 212,58 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan alasan anggaran tahun 2025 hanya sebesar Rp 75,63 triliun.
Sebab untuk memberikan ruang kepada pemerintahan yang baru dalam hal ini kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Informasi dari Bappenas bahwa ini (anggaran tahun 2025) dikhususkan untuk memberikan room kepada pemerintah yang baru nanti,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal ini, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti menjelaskan bahwa perlu dicermati apakah pagu indikatif 2025 Kementerian PUPR ada yang dikhususkan untuk IKN.
“Adakah tanggung jawab teknis yang harus diselesaikan oleh PUPR (dalam pengembankan IKN), kalau nanti di 2025 pagu anggaran Otorita IKN meningkat, berarti yang melanjutkan (pengembangan) Otorita,” ujarnya, Rabu (19/6).
Menurutnya kalau pagu turun, ini perlu dilihat apakah ada proyek IKN atau tidak.
Kalau ada tapi berkurang, berarti pembangunan fisik lainnya sudah menggunakan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) atau menggunakan dana-dana investor.
Selama ini alokasinya, porsi anggaran Kementerian PUPR memang mengacu pada infrastruktur dasar IKN seperti pembangunan jalan, air, sampah hingga penghijauan.
Sementara, bila infrastrukturnya telah siap nantinya investor akan meneruskan pembangunannya.
Yayat mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah mengeluarkan anggaran demi mengebut proses pembentukan struktur ruang kota.
Hal ini dilakukan supaya investor mau berinvestasi, sebab strukturnya telah jelas.
“Anggaran struktur ruang kota itu adalah anggaran pembentuk wujud kotanya, yang mengisi pemanfaatan pola ruangnya itu investor.
Jadi IKN sekarang ini dalam proses pembentuk struktur ruang kota,” ungkap dia.
IKN bukan hanya ingin menjadi kota penyelenggaraan pemerintah saja, namun juga ingin menjadi kota investasi.
Menurutnya, bila hendak menjadi kota investasi maka perlu adanya pusat kegiatan baru.
Kegiatan baru yang paling menarik sekarang ada dua sektor yaitu kesehatan dan pendidikan,
“Mungkin suatu saat IKN jadi pusat pelayanan kesehatan yang terbaik se-Indonesia, jadi dia mulai dari perkantoran pemerintah, kesehatan, pendidikan kaya Singapura,” terangnya.
Sementara itu, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, pagu yang disusun mengedepankan kehatia-hatian dalam mengelola anggaran.
“Jangan sampai anggaran terlampau besar namun penerimaan stagnan.
Alhasil, defisit APBN di KEM PPKF dibuat mendekati 3 persen dengan harapan dapat jadi rem bagi anggaran yang tidak perlu,” terangnya.
Huda bilang, ke depan pemerintah punya program ambisius seperti makan siang gratis hingga melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk IKN, yang membutuhkan dana jumbo.
Dengan penerimaan yang stagnan maka penghematan anggaran kementerian menjadi paling masuk akal.
Terlebih, saat ini pembangunan IKN tidak lagi menggunakan APBN sebagai sumber dana utamanya, melainkan dari investasi.
“Sayangnya, hingga saat ini belum terdapat investasi asing yang masuk ke IKN.
Jadi, sangat berat bagi pemerintah menambal IKN ini ke depan,” pungkasnya. (*)
%20(Custom).jpg)
