Senin (4/6/2024) mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Kaltim, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe masih jadi sorotan.
Kali ini Luhut Binsar Pandjaitan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) menyoroti kepemimpinan Kepala Otorita IKN Kaltim.
Dalam pernyataannya, Luhut menyebut sempat kesal dengan kepemimpinan Kepala Otorita terkait masalah pembebasan lahan idi IKN Kaltim.
Luhut menyoroti soal masalah kepemimpinan pimpinan Otorita IKN yang tak berani mengambil keputusan terkait masalah pembebasan lahan di IKN.
Padahal, kata dia, Kepala Otorita IKN sudah dibekali aturan yang mendukung kewenangannya.
"Sudah punya kewenangan semua (Kepala Otorita IKN), ya lakuin dong.
Saya kesal aja lihatnya itu loh," kata Luhut dalam acara Talkshow di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Luhut mengatakan, penyelesaian lahan di IKN bisa diselesaikan lebih cepat apabila Kepala Otorita IKN bisa mengambil keputusan
.Ia mengatakan, kinerja Kepala Otorita IKN ini berdampak terhadap progres pembangunan IKN.
"Enggak enak buka aib orang lain.
Sudah lewat, lewat lah itu, tapi sebenarnya ada sesuatu yang menurut saya harusnya jauh lebih cepat penyelesaian di sana.
Tapi enggak bisa buat keputusan, ya enggak jalan-jalan nanti," ujarnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Dhony Rahajoe, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang.
"Beberapa waktu lalu Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala Otorita IKN, Pak Dhony Rahajoe.
Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat pengunduran diri dari Pak Bambang Susantono," kata Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6/2024).
Pratikno menyebutkan, Jokowi pun telah meneken keputusan presiden terkait pemberhentian Bambang dan Dhony sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN.
"Pada hari ini telah terbit Keputusan Presiden (Keppres) Tentang Pemberhentian Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Pak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.
Disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian beliau berdua," ujar Pratikno.
Pernyataan Bambang Susantono Usai Mundur
Akhirnya Bambang Susantono muncul setelah mundur sebagai Kepala Otorita IKN Kaltim.
Dalam pernyataannya, Bambang Susantono menyampaikan kalimat pamit setelah mengemban tugasnya sebagai Kepala Otorita IKN Kaltim.
Dalam pernyataannya, Bambang Susantono menyampaikan ucapan terima kasihnya.
Ucapan terima kasih khusus disampaikan Bambang Susantono untuk warga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, terutama warga di wilayah Kecamatan Sepaku, di mana Bambang telah menjadi bagian darinya.
"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak baik masyarakat dan komunitas lokal, nasional, internasional, seluruh jajaran Kementerian dan lembaga pemerintah, rekan-rekan civil society, lembaga multilateral dan bilateral, serta para investor dan pelaku bisnis dari dalam dan luar negeri," tutur Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (3/6/2024).
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatannya selaku Kepala OIKN dan Wakil Kepala OIKN.
Menurut Bambang, IKN yang sedang berjalan harus tetap didukung bersama.
Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa IKN akan menjadi simbol peradaban baru Indonesia 2045.
"Saya bersyukur menjadi bagian dari sejarah pembangunan di IKN yang tidak hanya membanggakan bagi masyarakat Indonesia tetapi juga dunia internasional," imbuhnya.
Dia kembali menegaskan, cita-cita luhur IKN harus terwujud dan tetap harus didukung.
Kendati dia dan Dhony Rahajoe sudah tidak bertugas sebagai pimpinan di OIKN, akan terus memberikan sumbangan tenaga, pemikiran, dan keahlian demi keberhasilan terwujudnya IKN menjadi kota yang hijau, cerdas, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
"Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat bekerja kepada Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) dan Wamen ATR/Wakil Kepala BPN (Raja Juli Anthony yang selanjutnya memimpin Otorita IKN," cetusnya.
Bambang Susantono juga mengapresiasi keluarga besar OIKN yang bersama sama telah bekerja keras membangun institusi Otorita dalam meletakkan fondasi pembangunan IKN.
"Saya meminta agar semua jajaran mendukung dengan optimal pelaksana tugas Kepala OIKN," tuntasnya.
Komentar Deputi Otorita IKN
Setelah Bambang Soesantono dan Dhony Rahajoe mundur kondisi IKN disebut akan berat.
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi mengatakan kondisi ke depan akan berat.
"Berat ini kalau beliau mundur," cetus Ale, sapaan akrabnya kepada Kompas.com, Senin (3/6/2024).
Terkait motivasi mundurnya dua pimpinan OIKN tersebut, dengan berat hati Ale mempersilakan untuk langsung menghubungi keduanya.
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp, baik Bambang Soesantono maupun Dhony Rahajoe tak kunjung membalas pertanyaan.
Demikian halnya dengan juru bicara OIKN, Troy Pantouw yang biasanya royal memberikan keterangan kepada Kompas.com, tak membalas sambungan telepon.
Basuki: Kami Ditugaskan untuk Mempercepat
Basuki mengatakan, penunjukkan dirinya dan Raja Juli menjadi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN justru untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN.
"Kami berdua ditugaskan untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban design," ujarnya saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/6/2024).
Adapun salah satu persoalan yang perlu diselesaikan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan IKN ialah masalah pertanahan.
Sebab, selama ini pelaksanaan pembangunan IKN terkendala di status tanah yang belum jelas sehingga menimbulkan keraguan bagi investor untuk masuk ke IKN.
"Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di OIKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU.
Kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya," ucapnya.
"Yang kedua, karena status tanahnya jadi lebih jelas, mereka akan jadi lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN," sambungnya.
Basuki mengungkapkan, saat ini pembangunan infrastruktur dasar yang didanai APBN rata-rata sudah mencapai 80 persen, baik untuk pembangunan batch 1 meliputi istana dan kantor presiden, sumbu kebangsaan, hingga kantor empat kementerian koordinator maupun batch 2 meliputi hunian ASN dan bandara VVIP.
"Nanti presiden mau ke IKN menginap, bukan di camping lagi tapi sudah di rumah jabatan menteri, menunjukkan bahwa ini sudah siap, itu yang dari APBN," kata dia.
"Yang masih perlu dipercepat adalah yang investasi tadi, semuanya karena status tanah dan juga kerja sama yang belum jelas.
Untuk itulah kami tugasnya khusus untuk percepatan tadi," imbuhnya.
