Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggulirkan kasus Harun Masiku dengan memanggil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Menurut pengamat politik Rocky Gerung keputusan ini memunculkan spekulasi adanya tekanan politik dari rezim terhadap PDIP.
Rocky Gerung menduga ada tekanan politik terhadap PDIP yang belakangan semakin vokal mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, juru bicara KPK mengumumkan bahwa Hasto akan diperiksa terkait kasus Harun Masiku, buronan yang telah menghilang sejak tahun 2020.
Kasus ini kembali mencuat bersamaan dengan semakin kerasnya suara kritis dari PDIP.
Menurut Rocky Gerung terutama setelah sejumlah pernyataan dari Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani yang menyoroti kinerja pemerintahan Jokowi.
Dikutip dari youtube pribadinya, Rocky Gerung menjelaskan "Ini keajaiban dari politik kita."
Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa langkah KPK ini tak lepas dari dinamika politik pasca Pemilu.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap Hasto bisa jadi merupakan upaya untuk meredam suara PDIP yang kian lantang.
"Setiap kali ada suara kritis dari PDIP, kasus Harun Masiku selalu diangkat lagi," ujarnya.
Rocky Gerung juga mengingatkan bahwa target berikutnya dari pemeriksaan ini mungkin saja elit-elit PDIP lainnya.
"Hasto yang mengurus keseharian partai, jadi dia paling mudah dimintai keterangan. Tapi ini bisa berlanjut ke tokoh-tokoh lain di PDIP," tambahnya.
Tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan instrumen hukum di era pemerintahan Jokowi kerap dianggap sebagai alat untuk menekan lawan politik dan melindungi kawan koalisi.
Rocky Gerung menyebutkan bahwa instrumen hukum seharusnya tidak digunakan untuk dendam politik.
"Kalau memang korupsi ya tangkap, jangan dicampur aduk dengan urusan politik," tegasnya.
Dalam kasus Harun Masiku, ia menyoroti bahwa KPK sebenarnya tahu keberadaan Harun, namun penanganannya terkesan ditunda-tunda.
"Kenapa baru sekarang kasus ini digulirkan lagi? Ini jelas ada motif politik di baliknya," ujar Roki.
Friksi antara PDIP dan Jokowi semakin memanas dengan adanya tuntutan agar Jokowi dipecat sebagai kader PDIP.
Meski bukan sebagai presiden, tuntutan ini menunjukkan betapa seriusnya gesekan internal di tubuh partai berlambang banteng tersebut.
"Kita harus jujur, Jokowi tahu kasus ini sejak lama tapi menundanya untuk kepentingan politik. Ini jahat, dan rakyat melihatnya," kata Rocky Gerung.
Ia menambahkan bahwa publik akan terus menagih janji Jokowi yang pernah berkomitmen untuk memimpin langsung pemberantasan korupsi.
Kini, perhatian tertuju pada langkah-langkah yang akan diambil oleh PDIP dan Jokowi.
"Korupsi adalah korupsi, politik adalah politik. Jangan ditukar tambah," pungkas Rocky Gerung.
Dengan dinamika yang terus berkembang, kasus ini dipastikan akan menjadi sorotan utama dalam beberapa pekan ke depan. ***
