Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pemerintah akan menutup platform media sosial X jika masih memperlihatkan konten asusila.
Platform yang sebelumnya bernama Twitter ini telah mengizinkan unggahan konten asusila, yang menjadi perhatian serius pemerintah.
"Kita blok, pokoknya yang enggak jelas disikat sajalah, masa kita diatur-atur negara lain ya," tegas Budi dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pernyataan ini menandakan sikap tegas pemerintah terhadap platform media sosial yang tidak mematuhi regulasi terkait konten negatif.
Namun, pendapat berbeda datang dari pakar telematika Roy Suryo. "Lho, kok harus menutup platform-nya? Ini ibarat 'mencari seekor tikus, dibakar semua lumbungnya,'" ucap Roy kepada porosjakarta.com, Selasa, 11 Juni 2024.
Roy menilai bahwa tindakan yang lebih tepat adalah memblokir akun-akun X yang bermasalah, bukan keseluruhan platformnya.
Roy Suryo menambahkan bahwa platform X memiliki banyak manfaat positif jika digunakan dengan benar.
Menutup seluruh platform hanya karena beberapa akun yang bermasalah dianggapnya sebagai langkah yang tidak bijak dan berpotensi menghambat hal-hal positif yang bisa dilakukan di platform tersebut.
Sejak akhir 2017, tepatnya 28 Desember 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memiliki mesin AIS yang memiliki kemampuan untuk mengklasifikasi dan mengidentifikasi jutaan tautan yang terdeteksi mengandung konten negatif.
"Saya ingat saat peluncurannya, mesin ini diuji coba dan dalam tiga hari mampu mendeteksi sekitar 120 ribu situs porno dari Indonesia, dari total 1,2 juta alamat internet yang di-crawling," ungkap Roy.
Mesin AIS ini, yang bernilai 200 miliar rupiah, dianggap sayang jika tidak dimanfaatkan secara optimal.
Roy Suryo menyarankan agar mesin tersebut digunakan untuk menyaring konten negatif di platform X daripada menutup seluruh platformnya.
Menurut Roy, Menkominfo sebaiknya mempertimbangkan kembali kebijakannya terkait penutupan platform media sosial.
"Jadi, sebaiknya Menkominfo benar-benar tepat dalam berstatemen, karena kebijakannya - jika salah - malah bisa kontraproduktif bagi kemajuan IT di Indonesia," tutupnya.
Kontroversi ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam penanganan konten negatif di media sosial.
Di satu sisi, ada dorongan untuk tindakan tegas seperti pemblokiran platform, sementara di sisi lain, ada suara yang menyarankan pendekatan yang lebih selektif dan teknis.
Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat menemukan solusi terbaik yang tidak hanya efektif dalam menangani konten negatif tetapi juga mendukung perkembangan teknologi informasi di Indonesia.
Pendekatan yang tepat diperlukan agar tidak menghambat manfaat positif dari penggunaan media sosial.
Selain itu, publik juga mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Masyarakat perlu mengetahui bagaimana pemerintah menangani isu ini dan bagaimana langkah-langkah tersebut berdampak pada pengguna media sosial di Indonesia.
Langkah ke depan, pemerintah diharapkan dapat berkolaborasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan kebijakan yang komprehensif dan berimbang.
Dengan demikian, harapan masyarakat adalah agar pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang bijaksana, efektif, dan tidak merugikan perkembangan IT di Indonesia.
Hal ini penting agar penggunaan media sosial tetap memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.***
