Pengunduran diri Kepala Otorita Ibukota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, dan wakilnya, Dhany Rahajoe, menjadi catatan penting untuk semua pihak.
"Ini kejutan buat kita semua, tetapi ini jadi catatan penting bagi semua pihak, bahwa sebenarnya cukup banyak masalah di dalam proses IKN,” kata anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/6).
Legislator Fraksi PKB itu sempat mendengar rumor bahwa pejabat di Otorita IKN belum mendapat gaji, dan permasalahan lahan antara masyarakat adat dengan pemerintah juga tak kunjung usai. Itu harus jadi bahan evaluasi bersama.
"Kami sempat dengar banyak gaji yang belum turun, kami juga sempat dengar protect-protect masyarakat adat yang belakangan ini semakin keras, di samping tuntutan-tuntutan yang sangat besar, kadang-kadang di luar bayangan kita, kita mampu nggak,” katanya.
"Seperti mengejar target-target untuk sampai 17-an misalnya,” sambung Daniel.
Dia juga menambahkan, target-target pembangunan, infrastruktur, hingga kini belum terlaksana, padahal Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, sempat bicara bagaimana dia pindah kalau fasilitas dasar air saja belum ada.
"Ini jadi catatan penting sekaligus untuk semua yang terlibat, benar-benar menimbang kembali target- target yang relevan dan sesuai kemampuan, seperti apa,” tutupnya.
