Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia heran ada pihak-pihak yang mempersoalkan pemberian izin kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola tambang.
Kebijakan pemberian izin tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Bahlil bercerita, saat dia baru menjabat Kepala BKPM, dirinya dikritik habis-habisan karena memberi izin usaha pertambangan (IUP) hanya kepada konglomerat dan investor asing. Kini, kata ia, saat ormas keagamaan diizinkan untuk mengelola tambang justru terjadi keributan.
"Kamu ingat dulu saya waktu masuk jadi Kepala BKPM, saya dikritik habis-habisan. Kenapa IUP hanya dikasih ke konglo-konglo, IUP hanya dikasih asing. Sekarang kita mau kasih ke organisasi kemasyarakatan ribut pula. Maunya apa sih sebenarnya?" katanya dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).
Konteks pembicaraan Bahlil adalah merespons pihak yang mengaitkan pemberian izin kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan motif politik. Bahlil menegaskan ajang Pilpres sudah selesai dengan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Jadi kalau (pilpres) selesai mah selesai aja lah. Itu mah mohon maaf ya, lebay lah kira-kira. Saya nggak mau lah dikait-kaitkan, karena ibu saya ini NU, jangan anaknya udah jadi menteri investasi, selesai jadi menteri apa yang kita kasih kan," imbuhnya.
Menurutnya, jika hanya bermotif politik maka pemerintah hanya memberikan izin pengelolaan tambang ke PBNU. Tapi dalam hal ini, kata dia, pemerintah merangkul semua ormas keagamaan.
"Kalau hanya karena persoalan politik, kta hanya kasih ke NU. Tapi kita kan kasih ke semuanya," tegasnya.
