Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan bergegas meyakinkan investor dan birokrat tentang proyek proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bernilai Rp466 triliun di Kalimantan.
Hal ini dilakukan Jokowi pascapengunduran diri Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.
Kondisi tersebut menjadi sorotan analis yang dimuat Reuters dalam tulisan berjudul "Indonesian president in damage control over new capital", Jumat (7/6/2024).
Para analis menyebut pengumuman Jokowi untuk mulai bekerja bulan depan dari sebuah kantor di Nusantara, tidak mungkin meredakan kekhawatiran tentang proyek warisannya. IKN sendiri berjarak lebih dari 1.200 km (750 mil) dari Jakarta, ibu kota saat ini
"Kepercayaan investor telah menurun, menurut saya. Mereka sudah ragu dan dalam mode 'tunggu dan lihat', sebagian karena status tanah yang tidak jelas, sebagian karena kurangnya transparansi dalam tata kelola ibu kota baru," kata Yanuar Nugroho, mantan wakil kepala staf presiden.
"Pengunduran diri memperburuk keadaan ini… alih-alih menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, pemerintah mencoba menutupinya," katanya, menggambarkan Jokowi saat ini dalam mode pengendalian kerusakan.
Di sisi lain, Jokowi akan mengakhiri jabatannya pada Oktober ini setelah menjalani masa jabatan maksimal dua periode. Namun hingga kini proyek warisannya tersebut masih menghadapi sejumlah masalah, termasuk masalah tanah, pasokan air, ancaman penyakit tropis seperti malaria, dan keengganan yang meluas di kalangan pegawai negeri untuk pindah.
Kendala yang lebih besar bisa jadi adalah presiden terpilih Prabowo Subianto. Secara pribadi, Prabowo disebut belum membahas pemindahan ke Nusantara dengan timnya. Seorang politisi menyebut meskipun Prabowo telah berjanji untuk terus mengembangkan IKN, tampaknya tidak akan secepat itu.
Seorang juru bicara Prabowo tidak segera menanggapi permintaan komentar, tetapi secara terbuka Prabowo mengatakan bahwa ia berkomitmen untuk melanjutkan proyek tersebut.
Anggota koalisi Prabowo juga telah membahas secara pribadi keraguan tentang kapasitas anggaran negara untuk mendanai ibu kota baru dan program gizi, menurut seorang politisi senior yang terlibat.
"Jika sumber daya menjadi langka, (Nusantara) bisa jadi hanya menjadi item yang tidak penting," kata analis politik Kevin O'Rourke, seperti dikutip Reuters. "Akan ada banyak persaingan untuk item pengeluaran lain dalam pemerintahan Prabowo."
