Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menolak jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi.
Hal ini menanggapi pernyataan mantan Ketua MPR periode 1999-2004 Amien Rais, yang menyetujui presiden kembali dipilih MPR.
Hasto mengatakan Pemilu langsung memang mengalami banyak kendala seperti pengerahan aparatur negara hingga intimidasi.
"Seharusnya kan itu tidak boleh terjadi tetapi demi ambisi kekuasaan, itu kan akhirnya terjadi," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini tak sepakat jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi.
"Tetapi kan solusinya bukan dengan mencabut kedaulatan rakyat itu, tapi melakukan pembenahan-pembenahan," ujar Hasto.
Alasan Amien Rais
Sebelumnya, Amien Rais mengaku setuju jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi.
Hal itu ia sampaikan usai bersilaturahim dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Amien mengaku naif ketika dulu mengubah sistem pemilihan presiden dari tidak langsung menjadi langsung, dengan harapan dapat menekan terjadinya politik uang.
"Jadi mengapa dulu saya selaku ketua MPR itu, melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, dan wakil presiden, itu karena penghitungan kami dulu perhitungannya agak naif," kata Amien.
"Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu, itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin? Perlu puluhan mungkin ratusan triliun. Ternyata mungkin. Nah itu," lanjutnya.
Amien pun sepakat bila UUD 1945 kembali diamendemen untuk mengubah aturan pemilihan presiden.
"Itu (politik menyogok) luar biasa. Jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak?" jelasnya.
Demokrat Juga Menolak
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan penunjukkan Presiden dari MPR RI hanya mengulang kesalahan yang sama.
Dia menduga usulan ini malah akan memperburuk keadaan.
"Jika mengembalikan Pilpres ke MPR hanya sebagai ekspresi frustasi kita terhadap kehidupan demokrasi kita saat ini, maka ini hanya kembali mengulang kesalahan yang sama. Bahkan bisa lebih buruk lagi," kata Kamhar saat dikonfirmasi, Kamis (6/5/2024).
Ia menuturkan pemilihan presiden dari MPR juga sebagai langkah mundur dalam demokrasi Indonesia.
Apalagi, demokrasi sudah mengalami sejumlah perbaikan sejak reformasi.
"Mengembalikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke MPR RI menurut kami menjadi langkah mundur atas derajat dan kualitas demokrasi yang telah terbangun sebagai amanah reformasi," ungkapnya.
Demokrat, kata Kamhar, memahami jika aspirasi penunjukkan Presiden dari MPR sebagai ekspresi kekecewaan atas proses pemilu yang semakin transaksional menjadi politik biaya tinggi.
