Media asing menyoroti hubungan RI dengan China. Kali ini terkait kerja sama di bidang pertanian.
Media Singapura, Channel News Asia (CNA) dalam artikel "China's hybrid rice might be Indonesia's latest solution to improving its food security, but at what costs? " menyebut bagaimana Indonesia dengan bantuan China, kini berupaya meningkatkan ketahanan pangan. "Harta karun" China, padi hibrida, diyakini menjadi solusi terbaru RI untuk melakukan itu.
"Indonesia merupakan produsen beras terbesar ketiga di dunia namun belum mampu melakukan swasembada beras, sehingga harus mengimpor beras setiap tahun untuk menutupi kekurangan tersebut," muat dalam rangkuman artikelnya, dikutip Selasa (7/5/2024).
"Padi hibrida China mungkin merupakan solusi terbaru Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangannya. Namun apa dampaknya?" muatnya lagi.
Digambarkan bagaimana penanaman padi itu menjadi bidang kerja sama baru antara kedua negara.
Meski menjanjikan ketahanan pangan yang lebih baik buat RI, disebut ada potensi melemahkan bilateral kedua negara.
"Rencana ambisius untuk secara bertahap mengembangkan satu juta hektar sawah di provinsi Kalimantan Tengah dengan dukungan teknologi beras dari Beijing muncul dari pembicaraan bilateral tingkat tinggi bulan lalu," muat lama itu.
"Meskipun para petani lokal … menyambut baik inisiatif ini, para analis memperingatkan bahwa permasalahan utama seperti perbedaan kondisi lokal, kurangnya infrastruktur dan biaya keseluruhan menjadi hambatan," tambahnya.
"Para analis juga menyoroti rekam jejak pertanian Indonesia yang tidak merata dan menyatakan kekhawatiran bahwa upaya terbaru ini akan mengulangi kegagalan sebelumnya selama tiga dekade terakhir," katanya lagi.
"Bahkan jika keberhasilan berhasil diraih, setidaknya ada satu pakar yang khawatir bahwa hal ini dapat mengganggu keseimbangan hubungan Indonesia-China, terutama jika padi hibrida khas China ikut terlibat," jelas CNA.
Pernyataan ini setidaknya dikutip dari sejumlah pakar lokal. Mulai dari ketergantungan besar terhadap benih China hingga kegagalan program.
"Jika kita mengekspor padi hibrida dari China, Indonesia akan sangat bergantung pada China karena benih induknya dikuasai China," kata Dwi Andreas Santosa di laman itu.
"Memperkenalkan sistem pertanian, seperti mendatangkan teknologi atau benih dari negara lain seperti China, tidak selalu merupakan solusi yang baik, efisien, dan dapat langsung diterapkan," kata Khudori, pakar pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), menyinggung pula bagaimana ini telah dilakukan RI dan China di 2007 namun gagal.
"Setelah benih padi hibrida diimpor dan dipasarkan sebagai bagian dari bantuan benih kepada petani, hasilnya kurang menggembirakan. Di beberapa tempat, padi hibrida yang ditanam petani terjangkit penyakit," tambah Khusori laman tersebut.
Potensi kerusakan lingkungan lebih lanjut juga disorot CNA melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat.
Dipaparkan pula kemungkinan adanya pengambilalihan lahan oleh perusahaan dan membatasi hak masyarakat setempat untuk mengembangkannya.
"Kerja sama dengan China tidak mendesak karena produksi pangan sudah bagus," muat media itu mengutip direktur eksekutif lembaga swadaya masyarakat (LSM) Walhi, Bayu Herinata.
"Tantangannya bukan teknologinya tapi seberapa jauh pemerintah bisa membantu petani lokal," tambah laman itu mengutip pihak yang sama.
LCS hingga Natuna
Di sisi lain, disebutkan pula bagaimana hubungan ini bisa mempengaruhi hubungan bilateral ke depan. Misalnya soal Laut Natuna Utara, di Laut China Selatan (LCS).
"Meskipun hal ini tidak akan menjadi masalah jika hubungan bilateral sedang hangat, namun masalah dapat muncul jika hubungan memburuk, menurut para pengamat," tulis CNA.
"Indonesia dan China memiliki kepentingan yang tumpang tindih di Laut Natuna Utara, di tepi Laut Cina Selatan. Kapal penangkap ikan China dan penjaga pantai bentrok dengan nelayan Indonesia beberapa tahun terakhir," muatnya.
