Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Telanjur Dikecam Megawati, Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud Tak Terkait Kampanye Menurut LPSK

Telanjur Dikecam Megawati, Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud Tak Terkait Kampanye Menurut LPSK

Kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud oleh oknum TNI di Boyolali kembali disinggung petinggi PDI Perjuangan.

Kali ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengecam penganiayaan itu saat berpidato di HUT ke-51 PDIP di Jakarta pada Rabu (10/1/2024).

Saat menyinggung soal netralitas TNI Polri, Megawati menyebut aparat keamanan seharusnya bisa memahami perilaku masyarakat.

Ia menyayangkan sikap main hakim sendiri para oknum TNI itu ketika menghadapi perselisihan.

"Ketika kasus Boyolali, saya sampai mikir, sebenarnya apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka (oknum TNI), kok rakyat dibegituin." 

"Loh emang enggak tau sekarang anak muda suka seneng banget pake motor breng breng gitu, knalpotnya dicopot (diganti), ya namanya anak muda, mau kelihatan sok jagoan gitu lho," kata Megawati.

Presiden kelima RI itu mengaku prihatin pada keadaan relawan Ganjar yang menjadi korban pengeroyokan oknum TNI tersebut.

"Lah, kok enak men yo, sampai bonyok gitu saya lihat, yang dipukuli, lah kok mulut bisa sampe sini loh (gerakin tangan ke arah jidat), bengkak gitu," ujarnya.

Ia heran mengapa anggota TNI yang notabene adalah abdi negara, justru tega menganiaya rakyat. 

Padahal, kata Megawati, orang tua para anggota TNI itu juga rakyat yang seharusnya diayomi dan dilindungi.

"Saya sampai mikir gini, orang tuanya itu di mana sih? Apa bukan rakyat? Ya rakyat lah."

"Eling (ingat) loh, TNI sama Polri, mereka itu jadi itu (anggota) gratis loh, dibayar sama negara, negara itu dari mana bayarannya? Ya dari rakyat lah, yang ngumpulin, patuh bayar pajak."

"Saya bukan sentimen, ini supaya tahu, kalian itu abdi negara, negara, bukan perorangan, bukan begitu sadar, yang harus dilindungi ya rakyat lah," katanya.

Sebelumnya, mantan Panglima TNI (Purn) yang kini menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Jenderal Andika Perkasa meminta agar para prajurit yang melakukan penganiayaan dikenakan minimal Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

"Yang kalau korbannya mengalami luka berat itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun, kemudian Pasal 170 KUHP. Pasal 170 KUHP (berbunyi) melakukan tindakan kekerasan bersama-sama, ini juga diancam hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun," kata Andika.

"Belum lagi ada... Jadi ada yang juga bisa dikenakan Pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana," imbuhnya.

Jenderal Andika Perkasa membantah penganiayaan itu hanya karena kesalahpahaman.

Andika mengatakan, berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, tidak ada kejadian awal sehingga menyebabkan kesalahpahaman.

"Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali."

"Di statement itu di antara lain, ini adalah kesalahpahaman antara dua pihak. Padahal kan berdasarkan video yang beredar, di situ jelas di videonya, jelas tidak ada proses kesalahpahaman, yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan," tuturnya dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta pada Senin (1/1/2024).

Andika juga mengatakan, berdasarkan keterangan para saksi bahwa penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud bukan akibat salah paham.

"Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, juga menyatakan hal yang sama," katanya.

LPSK Sebut Tak Ada Kaitan dengan Kampanye

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi. Ia melayangkan sindiran pedas kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait Tuntutan Bharada E. 
Terbaru, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan bahwa penganiayaan warga oleh oknum TNI di Boyolali tak ada hubungannya dengan kampanye pasangan capres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Peristiwa ini, dalam temuan kami tidak ada hubungannya dengan kampanye salah satu Paslon. Bahwa para korban adalah pendukung salah satu paslon, iya. Tetapi yang menjadi stimulusnya adalah penggunaan knalpot tidak standar," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dalam jumpa pers, Rabu (10/1/2024).

LPSK memastikan ada tujuh korban dari peristiwa penganiayaan tersebut, yaitu berinisial DIF, YW, PAR, SA, ADI, LUF dan JIP.

"Mereka menjadi korban ketika mereka sedang berjalan perorangan, bukan konvoi, bukan rombongan. Kemudian knalpot ini yang memancing peristiwa penganiayaan itu terjadi," ujar Edwin.

Edwin menambahkan, ada enam oknum TNI yang sejauh ini ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan warga.

"Kemudian dari peristiwa ini sudah ada enam tersangka dan ditahan. Tetapi keterangan yang kami terima, bahwa enam tersangka yang ditahan itu, baru terkait korban ADI, belum terkait korban lainnya," lanjutnya.

LPSK berharap kasus penganiayaan oleh oknum TNI bisa diproses secara transparan dan berkeadilan.

"Penindakannya, kami harapkan akuntabel, transparan dan berkeadilan. Korban sudah jadi korban, jangan dicari kesalahannya, kasus ini problemnya penganiayaan, bukan lainnya," jelas Edwin.

Sebagai informasi, kasus penganiayaan terhadap warga Boyolali terjadi di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh, Boyolali, pada 30 Desember 2023.

Awalnya, sejumlah anggota Kompi B tengah bermain bola voly sekira pukul 11.19 WIB dan mendengar adanya suara berisik yang berasal dari arah lampu merah.

Merasa kesal dengan suara knalpot motor yang bising, beberapa oknum TNI diduga mengejar, menangkan dan menganiaya ketujuh warga tersebut.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka dan ada yang dirawat di RSUD Pandan Arang Boyolali.

Sebelumnya, hanya dua relawan Ganjar-Mahfud yang dirawat inap di RSUD Pandan Arang Boyolali pasca insiden.

Yakni, Arif Diva Ramandani (20) dan Slamet Andono (26) mengalami luka-luka.

Namun, relawan yang dirawat kemudian bertambah.

Yakni, Yanuar, yang semula menjalani rawat jalan dilarikan lagi ke RSUD Pandan Arang Boyolali.

Pengeroyokan itu diketahui dipicu karena oknum anggota TNI saat itu merasa terganggu dengan suara knalpot brong milik para korban yang sedang melintas di depan markas.

Imbasnya,15 dari enam anggota Kompi B Yonif Raider 408/Suhbrastha Boyolali ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka masing-masing berinisial Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F, dan Prada M.

Penetapan status tersangka tersebut didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan para terperiksa.

"Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dan keterangan para terperiksa, saat ini penyidik Denpom IV/4 Surakarta telah mengerucutkan enam orang pelaku, masing-masing Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F, dan Prada M," kata Kapendam IV Diponegoro Kolonel Inf Richard Harrison, Selasa (2/1/2024).

Richard mengatakan, saat ini proses penyidikan kasus masih terus berjalan.

Di sisi lain, tim hukum TPN Ganjar-Mahfud juga telah mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk para korban.

Pengajuan tersebut guna meminta pendampingan untuk korban yang nantinya akan menjadi saksi dalam kasus tersebut.

Sumber Berita / Artikel Asli : Tribunnews

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Bottom

Copyright © 2023 - Repelita.com | All Right Reserved