Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Apa Itu RUU PDKJ? Heboh Lagi Setelah Putusan MK, Pasal 10 Ayat 2 Dianggap Kontroversial

 RUU PDKJ dianggap kontroversi (TikTok @metro_tv)

RUU PDKJ adalah Rancangan Undang Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, saat ini dianggap kontroversi.

Namun, RUU PDKJ memiliki pasal-pasal yang dianggap kontroversial, benarkah merupakan inisiatif DPR RI?

Apalagi munculnya RUU PDKJ yang dianggap kontroversial ini, belum meredakan kehebohan putusan MK, terkait syarat capres dan cawapres

Putusan MK yakni terkait, usia minimum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. 

Dimana putusan MK ini, membuat Gibran Rakabuming Raka, melenggang sebagai Calon Wakil Presiden.

Terbaru yakni kontroversi RUU PDKJ. Telah disepakati menjadi RUU usulan DPR dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Selasa 4 Desember 2023 lalu.

Dilansir Kilat.com dari akun TikTok @metro_tv, pada Minggu 7 Januari 2023, membahas tentang persoalan RUU PDKJ ini.

Di dalam pasal 10 ayat 2 jadi sorotan. Karena dalam pasal tersebut menjelaskan kewenangan Presiden. 

"Pasal 10 ayat 2 Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dangan memperhatikan usul dan pendapat DPRD," bunyi pasal tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniashih Mufidayanti, menjelaskan terkait kontroversi RUU PDKJ ini.

Ia tak ingin menjelaskan secara blak-blakan. Dan menyebut usulan tersebut tak diketahui.

"Nah kita nggak tahu ya. Itu tanya pada rumput yang bergoyang," ujarnya saat di acara HOTROOM, Metro TV yang dipandu Hotman Paris. 

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, jika draf RUU ini tak diketahu DPR, maka ia menyebut ada yang sala dengan sistem di parlemen.

"Kalau sampai anggota DPR sendiri tidak tahu bagaimana pasal itu muncul dalam draf, itu sistemnya rusak parah di dalam DPR," ungkap argarito Kamis.

Jika tidak diketahui terkait asal muasal RUU ini, maka DPR ini tak bisa diharapkan.

"Jadi saya rasa ini mesti kita bikin beres ini, cara merumuskan undang-undang," ungkap Pakar Tata Negara itu. 

Hal ini pun mendapat kritikan karena dianggap mengkhianati amanat konstitusi, dan mengebiri nilai demokrasi.

Salah satu alasannya, karena Pilkada DKI selama ini, selalu memakan biaya yang tak sedikit. (*)

Sumber Berita / Artikel Asli : kilat

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Bottom

Copyright © 2023 - Repelita.com | All Right Reserved