Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

[ANALISIS] Janji Manis Anies-Prabowo-Ganjar Berantas Korupsi di Indonesia

 

Dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggaraan Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang digelar KPK, tiga pasangan calon presiden calon wakil presiden memaparkan pandangan mereka soal korupsi dan upaya pemberantasan korupsi yang akan mereka lakukan jika terpilih di Pilpres 2024.

Beragam janji mereka tawarkan. Mulai dari mengesahkan RUU Perampasan Aset hingga pembuktian terbalik soal harta pejabat negara.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menilai gagasan yang disampaikan Anies Baswedan, Prabowo, Subianto, dan Ganjar Pranowo cukup baik.

Salah satu yang diapresiasi dari ketiganya adalah mereka sepakat memperkuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebagai instrumen pencegahan dalam memberantas korupsi.

Namun, Zaenur menyayangkan masih ada beberapa hal vital yang tidak disampaikan mereka. Misalnya, tidak ada langkah konkret untuk menjatuhkan sanksi pada pejabat negara yang tidak patuh atau mencurangi LHKPN.

Ia menuturkan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tidak ada hukuman pidana, apabila ada pegawai negeri sipil (PNS) hingga pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya di dalam LHKPN.

"Saya melihat sebenarnya agak disayangkan juga ketika apa yang sudah disampaikan oleh KPK mengenai perlunya melakukan revisi terhadap UU Nomor 28 tahun 1999, atau setidaknya memasukkan ke dalam UU Tipikor itu tidak dibahas," kata Zaenur saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (18/1).

Zaenur melihat ketiga paslon memiliki strategi masing-masing. Ia menilai paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memiliki tawaran yang cukup jelas soal pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di antaranya Revisi UU KPK dan RUU Perampasan Aset, mengembalikan orang berintegritas ke KPK, hingga RUU Pendanaan Politik.

"Beberapa janji lain yang saya lihat sudah lumayan detail. Lalu ada kesamaan dengan paslon nomor urut 3. Kesamaan dari sisi komitmen untuk perampasan aset kejahatan," kata dia.

Zaenur mengatakan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga menawarkan strategi yang cukup konkret, seperti pengesahan RUU Perampasan Aset hingga memiskinkan koruptor serta menjebloskan mereka ke Nusakambangan.

Dari kedua strategi paslon itu, Zaenur melihat kesamaan terlihat pada upaya pencegahan dan penindakan. Sementara itu, kata dia, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki penekanan yang berbeda dibanding paslon 1 dan 3.

Prabowo misalnya yang meyakini peningkatan kualitas hidup penyelenggara negara dapat menekan angka korupsi di Indonesia. Strategi lain yang ditawarkan paslon 2, mereka ingin menerapkan pembuktian terbalik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam pembuktian terbalik, seseorang harus membuktikan harta yang dimiliki berasal dari sumber yang sah. Apabila tak bisa dibuktikan, maka patut diduga yang bersangkutan telah melakukan korupsi.

"Saya melihat dari 1, 2, dan 3 masing-masing memiliki titik tekan yang berbeda. Tapi saya melihat kesamaan titik tekan janji antara 1 dan 3, dan agak cukup berbeda dengan 2 yang berfokus kepada kesejahteraan petugas negara," ucapnya.

Di sisi lain, Zaenur menganggap ketiga paslon itu hanya mampu memberikan janji. Padahal, menurutnya para paslon bisa menggerakkan parpol pendukung untuk memulai gebrakan pada misi pemberantasan korupsi.

Misalnya, para parpol pengusung di parlemen bisa segera mengesahkan RUU Perampasan Aset atau merevisi UU KPK dan mengembalikan independensi KPK seperti sebelumnya.

Apalagi, mengingat kedua peserta pilpres merupakan ketua umum parpol. Yakni Prabowo Subianto sebagai Ketum Gerindra dan Cak Imin selaku Ketum PKB.

"Kenapa harus menunggu pilpres, kenapa harus menunggu menjadi capres terpilih untuk melakukan revisi UU KPK agar KPK independen kembali, dan juga mengesahkan RUU Perampasan Aset, itu kan tidak harus menjadi presiden dulu," kata dia.

Zaenur pun mengingatkan agar rakyat tidak memberikan cek kosong kepada ketiga paslon. Ia meminta agar masyarakat meneken kontrak dengan para paslon terkait keseriusan mereka terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Misalnya, dalam 100 hari memimpin, mereka harus bisa mengesahkan sejumlah peraturan yang akan mengembalikan taji lembaga KPK.

"Masyarakat jangan berikan cek kosong kepada para calon, jangan sekadar dukung saja. Kenapa? karena itu kan berbentuk janji-janji, saya juga belum melihat ada strategi dalam mewujudkan janji itu," ujar Zaenur.

Gagasan Dinilai Luput Pendidikan Antikorupsi

Terpisah, Pengamat Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menyebut ketiga paslon tampil cukup baik saat menyampaikan gagasannya terkait pemberantasan korupsi dalam paku integritas KPK.

Hanya saja Herry menilai strategi ketiganya justru luput pada pendidikan antikorupsi. Ia mengatakan trisula KPK memuat tiga unsur penting; yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

"Yang luput dari ketiganya adalah berbicara soal bagaimana pendidikan politik itu menjadi strategi unggul," kata Herry kepada CNNIndonesia.com, Kamis.

Herry menilai mayoritas laporan praktik korupsi selama ini bermula dari partai politik. Oleh sebab itu, para paslon seharusnya menyoroti bagaimana pendidikan antikorupsi perlu digenjot dalam setiap parpol di Indonesia.

Selain itu, menurutnya juga perlu ada seleksi terhadap pejabat negara oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seleksi itu meliputi track record hingga kebangsaan.

"Jadi pendidikan politik dari partai politik yang sebenarnya katalisator utama untuk antikorupsi. Karena di situ mereka mencetak, mengkaderisasi pemimpin bangsa, pemimpin di daerah, kepala-kepala daerah, anggota legislatif," jelasnya.

Herry pun menilai perlu ada imbauan soal politik dinasti dalam parpol. Ia menyebut politik dinasti juga menjadi salah satu akar praktik korupsi di Indonesia.

Langkah selanjutnya, perlu ada transparansi dan akuntabilitas pendanaan parpol.

Saat ini, pendapatan atau sumber keuangan partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Herry menilai hal itu harus disampaikan kepada publik.

Kemudian, ia juga mendorong agar presiden dan wakil presiden terbebas dari belenggu parpol. Seorang pemimpin negara menurutnya harus menjadi sosok yang mampu menolak permintaan parpol jika dianggap merugikan negara.

Herry menegaskan seorang presiden harus mampu mengerahkan kemampuannya untuk bersama legislatif mengesahkan UU yang dianggap vital bagi pemberantasan korupsi.

"Artinya proyeksinya terhadap kadar-kadar yang masuk misalnya di pemerintahannya, ya menteri-menteri, pejabat-pejabat negara itu, ada orang-orang memang yang punya integritas," ujar dia.

Pada akhirnya, Herry menilai para paslon sejauh ini hanya bisa memberikan janji-janji yang belum tentu terealisasi jika nantinya terpilih. Namun, ia berharap dugaannya jangan sampai terjadi.

Karena itu, Herry meminta agar masyarakat menggunakan akal dalam mendukung paslon di Pilpres 2024. Ia meminta agar rakyat menagih 'angin surga' yang diberikan masing-masing paslon itu.

"Jadi menurut saya ketiganya baik tapi belum maksimal dalam menyatakan komitmen," ujar dia.

Sumber Berita / Artikel Asli : CNN Indonesia

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Bottom

Copyright © 2023 - Repelita.com | All Right Reserved