Kementerian Keuangan mengakui banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo mubazir. Tapi, masalah itu kata mereka dipicu ulah pemerintah daerah (pemda).
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan pemda banyak yang kurang gerak cepat dalam menindaklanjuti PSN di wilayahnya.
"Percaya atau tidak, sekarang ada banyak PSN dijalankan. Terkadang, yang jadi masalah pemerintah daerah belum membangun infrastrukturnya. Pada akhirnya proyek tersebut menjadi mubazir," kata Luky dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).
Namun, Luky tidak merinci PSN mana saja yang akhirnya mubazir tersebut. Ia hanya menegaskan pentingnya keselarasan antara pemda dan pemerintah pusat.
Ia menyebut harmonisasi tersebut kini diakomodir dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah alias UU HKPD. Luky mengatakan beleid ini menghadirkan 2 terobosan baru.
Pertama, Kemenkeu memperkenalkan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPF) regional. Ia mengatakan kehadiran kerangka fiskal regional ini bertujuan melibatkan pemda di seluruh tingkat, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota.
Luky menyebut pemerintah punya tugas menantang dalam memastikan terciptanya keselarasan dan harmonisasi ini.
"Kedua, kita mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tapi kita harus hitung risikonya. Sebelumnya, banyak orang belum sadar risiko, apapun, khususnya fiskal yang diserap pemerintah pusat. Oleh karena itu, kemungkinan besar timbul risiko tidak berkelanjutan. Jadi, sekarang kita harus melibatkan pemerintah daerah dan menyadarkan soal risiko ini," tutup Luky.
