Kader Partai Demokrat, Eko Jhones menunjukkan kediktatoran NasDem dalam pemasangan bakal capres Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Pilpres 2024.
Kediktatoran ini yaitu ketika NasDem mempersilahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari koalisi jika tidak setuju duet Anies Baswedan dengan Cak Imin. Dan seharusnya sebelum deklarasi cawapres, semua partai dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menyepakati keputusan tersebut.
"Mengerikan! PKS saja dipersilahkan pergi oleh Nasdem jika gak setuju Anies-Cak Imin," ucap loyalis Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Senin (11/9).
"Padahal alasan Anies cawapres harus disepakati semua partai koalisi baru Deklarasi. Nyatanya yang gak setuju malah suruh pergi! Diktator kali ternyata ya hahaha," sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengaku tidak bisa memaksakan PKS tetap memberikan dukungan untuk Anies-Cak Imin, sehingga pihaknya mempersilahkan jika ingin keluar.
Untuk diketahui, ketika Anies-Cak Imin dideklarasikan sebagai capres-cawapres untuk Pilpres 2024 di Surabaya beberapa waktu lalu, tidak satupun petinggi PKS yang hadir, bahkan bendera partai orange itu tidak terlihat di lokasi.
"Itu kedaulatan partai PKS (kalau tarik dukungan). Kita tidak bisa memaksakan itu," kata Ali di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (6/9/2023) dikutip dari Tribun News.
Ali mengatakan satu hal yang pasti, PKS telah memutuskan mendukung Anies sebagai capres, tapi jika menolak Cak Imin sebagai cawapres, maka partai orange itu juga menolak mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Tapi sekali lagi bahwa PKS sudah mengumumkan Anies sebagai bacapresnya. Kemudian kalau dia menolak Cak Imin, otomatis menolak Anies juga kan," ungkap elit NasDem itu.
