Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menyentil Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni yang mendorong KPK memeriksa seluruh bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024.
Habib mengatakan usulan Sahroni tersebut berbahaya dan justru bisa melindungi koruptor.
"Jadi, apa yang disampaikan Pak Sahroni itu sangat bahaya, bisa melindungi koruptor," kata Habib di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Senin (11/9).
Habib berpendapat hal itu berbahaya bagi proses penegakan hukum. Menurutnya, usulan itu bisa melindungi kandidat yang betul-betul melakukan korupsi namun belum terbukti.
"KPK melakukan pemeriksaan tapi belum ketemu dan dinyatakan bersih, maka orang tersebut ketika kasusnya terungkap di kemudian hari akan menggunakan produk KPK di pemilu ini sebagai senjata untuk membela diri," tegasnya.
Habib juga menjelaskan usulan itu memiliki niat yang baik tetapi aneh lantaran tak sesuai dengan prosedur yang termaktub dalam KUHAP.
"Itu kan aneh, itu semangatnya bagus tapi logikanya aneh. Terus terang, sahabat saya Pak Sahroni mungkin dia tidak terlalu memahami alur penyelidikan pidana dalam KUHAP," ujarnya.
Habib menjelaskan di dalam KUHAP yang terlebih dulu dicari ialah pidananya, bukan orang atau individu. Habib kini duduk sebagai wakil ketua Komisi III DPR, sama seperti Sahroni.
Sebelumnya, Sahroni melontarkan usulan agar KPK memeriksa seluruh bacapres dan bacawapres buntut pemanggilan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Sahroni menilai langkah ini bagus untuk memastikan setiap pasangan calon yang maju benar-benar bersih dari kasus korupsi.
"Sebagai pimpinan Komisi III sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres. Karena menurut saya, demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh KPK," ujar Sahroni dalam keterangannya, Sabtu (9/9).
Sahroni menyebut, jika semua bacapres dan bacawapres sudah diperiksa, nantinya tidak ada lagi kasus-kasus yang masih disangkutpautkan kepada para pasangan calon.
Ia lantas mengungkit isu-isu yang ada seperti Anies Baswedan dengan Formula E, Ganjar dengan e-KTP, dan Prabowo dengan Food Estate. Sahroni pun ingin KPK dapat mempertimbangkan usulannya ini dengan saksama
(mnf/fra)
