Target penjualan motor listrik yang telah disubsidi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo terancam gagal.
Pasalnya, waktu yang tersisa hanya tiga bulan sementara produk yang terjual tidak mencapai 1 persennya.
Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua atau sisapira.id mengungkap, penjualan motor listrik yang disubsidi belum mencapai 0,5 persen atau baru terjual 836 unit.
Padahal pemerintah menargetkan bahwa 200 ribu unit motor listrik bisa terjual hingga akhir tahun 2023. Artinya, kuota yang tersedia masih besar, yaitu 197.156 unit per Rabu (20/9).
Awalnya program subsidi listrik hanya diberikan untuk empat golongan masyarakat, yakni penerima kredit usaha rakyat (KUR), bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah (BSU), dan penerima subsidi listrik maksimal 900 VA.
Melihat lambatnya penjualan motor listrik, pemerintah akhirnya merubah kebijakannya menjadi 1 KTP untuk 1 subsidi motor listrik.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 21/2023 tentang Perubahan atas Permenperin No. 6/2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.
Dengan program ini, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7 juta untuk pembelian satu unit kendaraan bermotor listrik.
Akhirnya Terjawab Subsidi Motor Listrik Jokowi Susah Jalan
Sengkarut mekanisme subsidi sepeda motor listrik di lapangan belum terpecahkan. Masalah ini telah menjadi penghambat program kendaraan listrik di Indonesia, di bawah Presiden Jokowi.
Ketua Umum Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi setidaknya sudah dua kali mengumpulkan anggotanya dari agen pemegang merk (APM) untuk membicarakan kelanjutan subsidi motor listrik senilai Rp 7 juta.
Dari pertemuan ini, terlihat bahwa salah satu masalah utamanya ada pada ketidakmampuan diler dalam menalangi subsidi ini, apalagi jika jumlahnya tidak sedikit.
Budi menyebut program ini bisa sukses jika ada Kerjasama minimal dengan beberapa pihak, termasuk APM yang seharusnya datang bukan hanya membawa masalah.
"Dari pihak APM kita harapkan tidak hanya konsultasi masalah tapi juga menciptakan satu sistem kerjasama yang kondusif antara APM dengan diler, supaya beban Rp 7 juta itu seperti diharapkan pemerintah jangan jadi beban diler. Kalau itu jadi beban diler kan Diler mungkin agak keberatan, cashflow-nya karena mungkin Diler ada keterbatasan," katanya, Selasa (19/9/23).
Di sisi lain, yang memiliki kelebihan akses financing ialah pihak apm, bukan diler. Jadi Budi berharap APM memiliki kontribusi atau awareness dengan pihak diler supaya beban Rp 7 juta kalau bisa dibebankan ke pihak APM.
"Jangan diler yang kemudian jadi beban 7 juta. Karena uang pemerintah turun ke APM kan bukan ke Diler. jadi harusnya saat diler mengambil kendaraan dari APM yang sudah bersubsidi TKDN harusnya sudah dikurangi 7 juta, jadi diler bisa stok cukup banyak," sebut Budi.
Supaya tidak menjadi beban bagi diler maka minimal ada komunikasi yang baik arena sebagian besar diler sudah menjadi mitra APM yang cukup lama, jadi harus membuat ekosistem atau strategi bisnis yang baik antara apm dengan diler. Budi memberi contoh skema subsidi 50-50 sepanjang disepakati kedua belah pihak.
"Supaya diler bisa stok cukup banyak. Kalau diler terbebani Rp 7 juta, mungkin begitu melebihi cashflow, nanti butuh waktu pencairan 2-4 Minggu. Karena pengaruh cashflow dengan alasan ngaga ada barang dia bisa nolak program subsidi dari masyarakat.
Nah itu apm udah saya konsolidasi dua kali satu dari Kemenko Marves menyampaikan ke saya supaya 2023 ini minimal terserap cukup banyak lah dengan target 200 ribu dan tahun depan 600 ribu supaya keberhasilan bisa dijalankan," ujar Budi.
