Pegunungan Bintang - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) membakar rumah dinas DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. KKB juga membakar 2 kios milik warga.
Pembakaran itu terjadi di Kampung Yapimakot, Distrik Serambakon, Pegunungan Bintang pada Rabu (20/9) sekitar pukul 14.00 WIT. Aksi itu dilakukan sehari setelah pembakaran pasar dan 7 kios di wilayah tersebut.
"Usai beberapa hari lalu membakar pasar dan kios milik warga, kini gerombolan KKB berulah kembali, dengan membakar 1 unit rumah dinas DPRD Pegunungan Bintang dan 2 unit kios milik warga," kata Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Johanis Parinussa dalam keterangannya, Kamis (21/9/2023).
Johanis mengatakan pembakaran itu diduga dilakukan oleh KKB Bintang Timur pimpinan Ananias Ati Mimin. Awalnya, warga dikejutkan dengan kumpulan asap hitam menjunjung ke langit dari arah Kampung Yapimakot, Pegunungan Bintang.
"Diperoleh keterangan dari masyarakat di sekitar lokasi, bahwa para pelaku merupakan gerombolan KKB Bintang Timur pimpinan Ananias Ati Mimin," katanya.
Selain itu, warga juga melihat kumpulan asap dari arah Kampung Siminbuk, Distrik Serambakon, Pegunungan Bintang. Selanjutnya, warga melapor ke aparat TNI-Polri perihal kebakaran di dua titik tersebut.
"Kemudian warga melaporkan kepada aparat Keamanan TNI Polri. Tak hanya itu, tampak terlihat juga kumpulan asap dari arah Kampung Siminbuk, Distrik Serambakon," ungkapnya.
Johanes menyebut aparat keamanan melihat KKB berlarian di sekitar rumah dan kios yang dibakar saat dilakukan penyisiran di sekitar TKP. Pembakaran tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah di Papua.
"Tampak gerombolan KKB berlarian di sekitar rumah dan kios yang dibakar, yaitu bangunan rumah dinas DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang di Kampung Yapimakot dan kios masyarakat di Dusun Esipding, Kampung Siminbuk," ungkap Johanes.
"Aksi pembakaran rumah dan kios oleh KKB, merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan bertujuan agar perekonomian di wilayah Pegunungan Bintang tidak berjalan, sehingga mendapat kecaman dari berbagai pihak, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang," tutupnya.
