Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP tengah menyiapkan bantuan hukum untuk menggugat Rocky Gerung atas pernyataannya yang dianggap telah menghina Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Sementara itu dari Istana Kepresidenan sejauh ini belum menentukan sikap.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik pernyataan Rocky. Dia menyebut pihaknya selama ini sudah sering mendiamkan pernyataan Rocky, namun sambung Hasto, kian hari pernyataan pria yang dikenal sebagai pengajar filasafat itu makin sembarangan dan tak mencerminkan intelektualitasnya.
"PDIP akan meminta badan bantuan hukum menyiapkan opsi gugatan terhadap Rocky Gerung atas berbagai pernyataannya yang selama ini banyak kami diamkan," ucap Hasto dalam keterangannya, Selasa (1/8).
Hasto menyebut Jokowi bukan hanya sebagai Presiden RI, namun juga kader partainya. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya bakal berdiri di depan jika ada pihak yang merendahkan harkat dan martabat presiden.
Hasto pun menuding pernyataan Rocky di hadapan buruh beberapa waktu lalu tidak benar dan hanya adu domba. PDIP, kata Hasto, mengutuk keras pernyataan Rokcy tersebut karena menggunakan kata-kata di luar kepantasan.
"Kami menilai pernyataan bahwa Presiden itu sebagai baji*gan yang tolol adalah puncak kerusakan akhlak, degradasi nalar dan kemandulan akal sehat," ucap Hasto.
Dia menilai pernyataan Rocky bukan lagi sekedar kritik, tapi telah masuk pada delik penghinaan Presiden hingga kategori ujaran kebencian.
Oleh karena itu, kata Hasto, PDIP mengimbau Rocky untuk segera meminta maaf atas pernyataannya.
"PDI Perjuangan memprotes keras dan meminta Rocky Gerung untuk meminta maaf," kata dia.
Stafsus Mensesneg klaim dihina makanan sehari-hari presiden
Sementara itu, secara terpisah, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan belum ada rencana dari pihak istana untuk menempuh jalur hukum terkait pernyataan Rocky Gerung atas Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi sudah terbiasa menghadapi hal serupa selama menjabat presiden.
"Sejauh ini tidak ada omongan (akan melapor ke polisi). Jika diserang dan dihina itu kan sudah makanan sehari-hari Bapak Presiden," kata Faldo melalui pesan singkat, Selasa (1/8).
Meskipun demikian, dia mengkritik pernyataan Rocky. Eks Ketua BEM UI itu menilai Rocky keliru dalam melihat kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.
Faldo mengingatkan IKN dibangun atas kesepakatan bersama pemerintah dan DPR. Hal itu pun telah dituangkan dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara.
"Saya kira di situ Pak Rocky keliru. Itu informasi yang menyesatkan dan bohong. Faktanya, siapa pun presidennya harus jalankan itu, kecuali UU-nya direvisi bersama DPR," ucapnya.
Dia menambahkan, "Apa idenya dari istilah 'bajingan tolol' itu? Tidak ada. Dibilang ocehan saja belum layak. Saya harap kita bicara ide dan kekeliruan berpikir Pak Rocky saja."
Sebelumnya, Rocky Gerung memicu polemik dengan pernyataannya saat membahas IKN. Dia menggunakan julukan bajingan tolol dalam pernyataan itu.
"Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan, tapi pengecut," kata Rocky dalam potongan video di media sosial.
Pernyataan itu membuat Rocky dilaporkan ke kepolisian. Polda Metro Jaya menerima laporan dari Relawan Indonesia Bersatu dengan nomor LP/B/4459/VII/2023/SPKT POLDA METRO JAYA tanggal 31 Juli 2023.
Merespons hal itu, Rocky mengatakan polisi pasti akan memanggilnya karena telah mengganggu pikiran Jokowi.
"Besok saya pasti dipanggil polisi karena kemarin saya mengganggu pikiran Pak Jokowi yang lagi viral sekarang. Bagaimana mungkin saya dituduh menghina Presiden Jokowi?"tuturnya kala mengisi Dialog Akal Sehat bertajuk 'Etika Politik Mematangkan Demokrasi Indonesia' di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti dikutip dari detikcom, Senin (31/7).