Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai polisi sudah di jalur yang tepat saat menolak laporan relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pernyataan Rocky Gerung. Fickar menilai pernyataan Rocky Gerung bukanlah bentuk penghinaan terhadap Presiden.
"Jadi polisi sudah benar dan on the track. Yang melaporkan lebay dan caper saja," kata Fickar kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).
Fickar menyatakan pejabat pemerintah memiliki konsekuensi dikritik keras. Dia lalu menegaskan pengkritik tak bisa dipidana.
"Yang dilakukan RG itu bukan penghinaan dalam pengertian yuridis. Karena konsekuensi sebagai seorang pejabat publik itu dikritisi sekeras apa pun," ucap Fickar.
Salah satu pasal yang dilaporkan adalah Pasal 218 ayat 1 KUHP, yang isinya adalah 'Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV'.
"Jika orang tidak jadi pejabat publik, tidak akan dikritik. Jadi sekeras apa pun kritik, tidak bisa dipidanakan karena terhadap ditujukan kepada orangnya," imbuh dia.
Fickar menyebut pernyataan Rocky Gerung atas Jokowi tak menyerang pribadi, namun kebijakan yang diambil Jokowi sebagai presiden.
"Kecuali RG menyerang secara pribadi, umpamanya Pak JW punya utang pada tetangga tapi tidak mau bayar, 'Pak JW pelit, tetangganya susah, tidak mau dibantu', ini serangan pribadi," tutur Fickar.
"Tetapi, jika menyangkut kebijakan atau pekerjaan publik, itu pasti tidak ditujukan pada pribadi karena itu juga bukan pencemaran nama baik," pungkas Fickar.
Seperti diketahui, sejumlah pihak menilai Rocky telah menghina Jokowi. Ketua Barikade 98 yang bergabung dengan relawan lainnya untuk melaporkan Rocky Gerung, Benny Rhamdani, membagikan video berisi kata-kata Rocky Gerung.
Begini pernyataan Rocky yang dinilai menghina Jokowi, kalimat kasar kami sensor:
Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi, ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia mesti pergi ke China buat nawarin IKN. Dia mesti mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak mikirin nasib kita.
Itu b** yang t. Kalau dia b* pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi b* t* itu sekaligus b** yang pengecut. Ajaib, b** tapi pengecut.
