Kader Partai Demokrat, Eko Jhones menyinggung sebaiknya presiden yang terpilih di 2024 bukan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo atau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Hal ini terlihat melalui komentarnya ketika menanggapi pengamat politik Refly Harun yang menginginkan pemimpin terpilih di Pilpres 2024 tidak setipe dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ya berarti cuma Anies Baswedan, Ganjar katanya dupikat Jokowi, Prabowo mau nerusin Jokowi… kalo antitesa Jokowi ya Anies doang," ujarnya dikutip WE NewsWorthy dari Twitter pribadinya, Selasa (18/7).
Sebelumnya, pengamat politik Refly Harun mengatakan sebaiknya siapapun pemimpin terpilih tidak setipe dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika membahas jalannya Pilpres 2024.
Awalnya Refly Harun mengatakan pemerintah merupakan faktor pembelah paling signifikan di Pilpres 2024, ini berkaitan dengan Jokowi yang menegaskan tidak akan netral atau akan melakukan cawe-cawe.
"Pada pilpres 2024 faktor pembelah faktor pemecah itu menurut saya yang paling signifikan adalah pemerintah, yaitu keterlibatan pemerintah atau cawi-cawenya Jokowi," ucap Refly.
Padahal menurutnya, cawe-cawe Jokowi atau keterlibatan pemerintah dalam Pilpres 2024 menjadi faktor pemecah yang luar biasa, karena efeknya bisa menimbulkan kemarahan rakyat.
"Itu akan menjadi faktor pemecah faktor pembelah yang luar biasa, bahkan bisa menjadi faktor kemarahan," ujarnya dikutip WE NewsWorthy dari YouTube Refly Harun, Jumat (14/7).
Sehingga menurutnya jika ingin Pemilu 2024 berjalan damai, maka pemerintah harus netral, selain itu pemimpin yang terpilih sebaiknya bukan tipe seperti Jokowi.
"Karena itu kalau tidak mau pecah tidak mau terbelah one thing for sure pemerintah harus netral terlebih dahulu, kondisi yang harus didapatkan harus netral," ujar Refly.
"Tanpa netralitas dari penguasa akan sulit untuk kemudian mendapatkan sebuah pemilu yang harmonis itu syarat utama, syarat yang kedua menurut saya adalah siapapun pemimpin yang terpilih jangan tipenya seperti Jokowi, sorry to say," tambahnya.
Pasalnya saat memerintah, Jokowi mempunyai kesalahan utama, yaitu membiarkan kelompok relawannya terus bertumbuh di luar partai politik, dan itu tidak baik bagi demokrasi.
"Kenapa begitu? kesalahan utama Presiden Jokowi adalah ketika dia memerintah dia membiarkan kelompok-kelompok relawannya itu bertahan tumbuh sebagai kekuatan di luar partai politik, dan itu tidak sehat bagi demokrasi," tandasnya.
