Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespon pendapat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan dirinya adalah kampungan karena menyebut ada pihak yang ingin menjegal Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
"Saya menghormati Pak Luhut itu adalah senior saya. Saya menghormati beliau punya pandangan seperti itu," kata AHY di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/7/2023).
AHY mengaku ada berbagai upaya dari pihak yang tak ingin terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
"Kami tahu juga, ada upaya-upaya memang tidak ingin Koalisi Perubahan ini terjadi. Jadi, kami hanya menyampaikan, kami tahu politik memang seperti ini," kata dia.
Kemudian ia menjelaskan, pernyataannya soal ada kemungkinan penjegalan Anies sebagai calon presiden (Capres) adalah peringatan bahwa dalam sejumlah indikator demokrasi Indonesia menggalami penurunan.
"Saya kemarin berbicara yang juga terkait dengan sejumlah indikator yang menunjukkan demokrasi di Indonesia itu mengalami kemunduran, yang mengalami regresi, paling tidak stagnasi," jelas AHY.
"Ini bukan hanya observasi subjektif yang dilakukan dalam keseharian kita, termasuk dalam pertemuan dan dialog dengan masyarakat yang di berbagai daerah. Memang kondisinya demikian dan ini dikuatkan dengan berbagai lembaga kredibel," lanjutnya.
Lebih lanjut kata AHY, saat ini publik butuh alternatif pilihan Capres pada Pilpres 2024. Oleh karena itu, baginya, tidak boleh ada upaya untuk menjegal salah satu bakal calon presiden untuk ikut berkompetisi.
"Kalau politik, apalagi pemilu itu diatur yang boleh maju hanya si A, Si B, kemudian yang tidak diinginkan oleh penguasa kalau bisa jangan terjadi, rasanya nggak sehat, demokrasi kita membutuhkan alternatif," papar AHY.
Sebelumnya, Luhut menilai pernyataan AHY yang mengatakan ada upaya penjegalan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies sebagai pernyataan kampungan.
Luhut memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan menjegal calon tertentu agar tidak bisa mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Karena, menurut Luhut, Jokowi adalah seorang yang demokratis.
"Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu, saya jamin kalau itu. Saya kan perwira, kalau itu saya jamin enggak ada, jadi enggak usah bikin bicara-bicara, kampungan itu menurut saya," kata Luhut dalam sebuah program televisi nasional, Kamis, (20/7/2023).
