Mantan Wamenkumham, Denny Indrayana menyebar rumor bahwa bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan bakal menjadi tersangka.
Denny menyebut bahwa informasi yang dia sebarkan itu valid dan terverifikasi kebenarannya.
"Dasarnya tentu informasi yang sudah saya validasi, saya verifikasi, saya yakini kebenarannya, dan saya anggap ini layak untuk diketahui publik," kata Denny Indrayana dilihat dari kanal YouTube CNN Indonesia, dikutip Jumat (23/6/2023).
Menurutnya, banyak pihak yang ragu untuk menyebarkan informasi semacam ini karena khawatir disebut membocorkan rahasia negara atau dituding menyebarkan berita palsu (hoaks).
"Persoalannya adalah, biasanya informasi-informasi semacam ini tidak banyak yang mau mengungkapkannya, karena kemudian bisa disalahpahami dan berisiko dianggap membocorkan rahasia negara, menyebarkan hoax, fitnah, dan lain-lain," ucapnya.
Denny berujar, dirinya berada pada posisi sebagai whistleblower yang berperan mengungkap kepada masyarakat terkait dugaan pelanggaran.
"Saya selalu mengambil posisi, karena mengerti bagaimana caranya untuk mengungkap ke publik, ingin semacam whistleblower, semacam peniup peluit, jangan sampai ini justru menjadi kenyataan, jangan sampai pelanggaran ini terjadi," lanjutnya.
Sebelumnya, Denny menyebut KPK akan segera menjadikan Anies sebagai tersangka kasus Formula E.
"Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya. Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024," kata Denny dalam keterangannya, Rabu (21/6/2023), dilansir dari Suara.com, jaringan Konten Jatim.
Denny juga mengatakan ada seorang anggota DPR yang menyebut Anies segera dijadikan tersangka.
"Setelah KPK 19 kali ekspose, ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa," ujarnya.
