Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi cawe-cawe politik merupakan hal wajar untuk memelihara stabilitas.
"Kami sih tidak melihat soal cawe-cawenya, ya. Ini soal upaya Presiden (Jokowi) untuk melaksanakan tanggung jawab memelihara stabilitas. Kalau mau dilihat dari sudut lain, ya, itu presiden, kalau ngomong dengan partai koalisinya, wajar saja soal cawe-cawe," kata Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 9 Juni 2023.
Gus Yahya mengatakan tidak ada pembicaraan politik dengan Jokowi dalam pertemuannya itu, termasuk soal klarifikasi cawe-cawe yang belakangan kerap disampaikan Jokowi di beberapa kesempatan.
"Tidak ada (bicara cawe-cawe)," tambahnya.
Sebelumnya, Jokowi terakhir kali mengklarifikasi soal cawe-cawe politik saat dia menerima Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) beberapa waktu lalu.
Menurut Gus Yahya, kedatangannya menemui Jokowi ialah untuk melaporkan mengenai sejumlah agenda PBNU, antara lain gagasan Gerakan Keluarga Mashlahat NU serta forum dialog antaragama dan antarbudaya untuk menyemarakkan forum ASEAN pada September mendatang.
"Itu kami mohon izin kepada presiden untuk menyelenggarakan forum ini dan beliau memberi izin. Sekarang kami sudah siap segala sesuatunya.
Tinggal tadi kami mohon saran tentang waktu pelaksanaannya, karena kami juga berharap pak presiden bisa membuka dan memberikan pidato kunci dalam forum tersebut," ujar Gus Yahya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan bersikap netral dalam Pilpres 2024.
Dia mengklaim langkah itu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
“Saya harus cawe-cawe,” kata Presiden ketika berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin 29 Mei 2023.
Presiden menyatakan, keputusan ikut campur dalam urusan Pilpres dilakukan untuk negara dan bukan kepentingan praktis.
Ia pun menyebut aparatnya tidak akan salah menafsirkan pernyataannya untuk bertindak mendukung salah satu calon.
Jurnalis senior Karni Ilyas yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan, Jokowi menyebut aksi cawe-cawe politiknya itu merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan.
"Ya, dia bilang cawe-cawe enggak melanggar Undang-Undang," kata Pemimpin Redaksi TV One itu saat ditemui usai pertemuan di Istana kemarin.
Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV, Yogi Nugraha, mengatakan Jokowi sebut "cawe-cawe" lebih dari 7 kali.
Jokowi menyebutnya untuk urusan kepentingan nasional, menjaga momentum 13 tahun, dan bonus demografi.
Dampak negatif dari Jokowi cawe-cawe
Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan sejumlah dampak negatif dari pernyataan Jokowi akan cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut dia, sedianya pernyataan ini tidak lazim dilontarkan dalam negara demokratis, kendati dibungkus alasan ‘demi bangsa dan negara’.
Pangi menjelaskan, campur tangan Jokowi dalam menentukan penerusnya berdampak pada netralitas institusi.
Dia menyebut cawe-cawe Jokowi ini membuat garis pemisah antara kekuasaan eksekutif dan lembaga negara lainnya menjadi kabur.
“Pemerintahan yang seharusnya netral dalam memfasilitasi pemilihan dan menjamin proses demokratis menjadi terlihat tidak objektif. Hal ini dapat merusak integritas lembaga negara, menciptakan kesan bahwa keputusan politik dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau partisan,” kata Pangi dalam keterangannya, Jumat, 2 Juni 2023.
Selain itu, Pangi menyebut campur tangan Jokowi mengurangi pluralitas dan partisipasi warga negara.
Sebab, kata dia, demokrasi yang sehat meminta masyarakat menentukan sendiri calon presiden sesuai preferensi mereka.
Jika Presiden punya pengaruh besar dalam menentukan calon, maka pilihan politik warga negara seakan dirampas.
Cawe-cawe Jokowi disebut Pangi turut berdampak terhadap munculnya kekhawatiran atas kekuasaan yang berlebihan.
Pangi menyebut campur tangan Jokowi menciptakan preseden yang berbahaya karena Presiden nampak punya kendali penuh terhadap proses politik dan pemilihan.
Pangi turut menyoroti rusaknya kepercayaan publik terhadap proses pemilihan serta integritas lembaga negara.
Tak hanya itu, menurut Pangi, campur tangan Presiden dalam menentukan capres memunculkan risiko terjadinya stagnasi politik.
Pasalnya, sejumlah calon yang punya visi baru, gagasan inovatif, atau perspektif yang berbeda bakal terhalang oleh pengaruh Presiden saat ini.
“Hal ini dapat menghambat perkembangan demokrasi dan mencegah perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan dinamis,” kata dia.
Potensi abuse of power alias penyalahgunaan kekuasaan disebut Pangi tak luput dari potensi masalah yang ditimbulkan akibat cawe-cawe Jokowi. Cara menghentikan hal tersebut adalah Presiden Jokowi mesti netral dan cuti.
“Indonesia masih membutuhkan kekuasaan Presiden dan negara yang netral, sebab sistem Pemilu kita masih lemah, yang bisa berpotensi tergelincir pada Pemilu partisan. Terus terang kita ingin trayek pemilu yang adil, terbuka dan demokratis,” ujar Pangi.
