Keuangan negara semakin terbebani akibat pemerintah mengambil utang secara sembunyi-sembunyi dengan mekanisme business to business (B2B) antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan perusahaan China.
Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira mencatat, hutang tersembunyi atau hidden debt terjadi sejak tahun 2000. Tetapi, melonjak di era Presiden Joko Widodo pada tahun 2015.
(Sebesar) 17,8 miliar dolar Amerika Serikat nilai hidden debt Indonesia," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (3/6).
Ia mengkalkulasi, nilai utang tersembunyi menambah besar utang pemerintah yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 7.849 triliun.
"Maka dari itu, kalau kita jumlah total utang pemerintah bukan hanya yang ada di APBN tapi juga beberapa utang BUMN itu kalau ditotal besar sekali," tuturnya.
Oleh karena itu, Bhima menilai jor-joran belanja infrastruktur Jokowi lewat utang tersembunyi kepada pemerintah China mengancam usaha BUMN.
"Berisiko APBN akan terbebani oleh skema utang tersembunyi, BUMN bisa digadaikan dan masuk skema privatisasi, proyek yang dikerjakan BUMN makin komersil, dan intervensi politik oleh kekuatan kreditur asing," demikian Bhima menambahkan.
