Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencana mempekerjakan tenaga asing di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menjadi wacana.
Menurut Basuki itu usulan lamanya terkait pengawasan proyek di IKN.
"Wah itu baru wacana kan, sebetulnya sudah lama itu saya usulkan dulu," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/6/2023).
Basuki tidak menjelaskan alasan dibalik rencana penggunaan tenaga kerja asing itu.
Namun Ia membantah bahwa tenaga kerja lokal tidak mampu dan bersaing dalam pembangunan.
"Enggaklah, ini semua pembangunannya juga orang Indonesia, enggak ada orang asing," jelasnya.
Namun kalaupun dibutuhkan tenaga asing, Ia menuturkan tenaga kerja asing tersebut hanya sebagai pengawas.
"Oh enggak, kalau pengawasan kan bisa saja intermittent, tapi belum keputusan, belum diputusin. Kan nanti saya yang mutusin," kata Basuki.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan guna memastikan kualitas dari IKN, bakal melibatkan tenaga kerja asing dalam hal pengawasan.
"Saya lapor ke Presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pake bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," ungkap Luhut saat menghadiri undangan rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (9/6/2023)
Luhut menyampaikan, melalui tim percepatan pembangunan IKN kini sedang mempersiapkan insentif, status tanah, dan model bisnis serta pengembangan kawasan yang nantinya akan ramat terhadap investasi.
