Kinerja aparat penegak hukum, kini menjadi sorotan. Terutama, soal adanya politisasi pada penegakan hukum atas tindakan pejabat negara.
Hal tersebut disinggung Ketua DPP Nasdem Willy Aditya saat berbicara dalam acara diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (17/5).
Willy berpandangan, kini aparat penegak hukum kerap melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyat. Kondisi itu, dia kaitkan dengan presiden yang merupakan petugas partai.
Menurutnya, pemimpin yang berstatus petugas partai, tidak memihak pada rakyat atau semua golongan. Tetapi, hanya berpihak pada kelompok tertentu saja.
"Karena apa, yang menjadi presiden petugas partai, bukan pelayan rakyat. Yang menjadi presiden itu harus pelayan rakyat bukan presiden partikelir," kata Willy.
Willy juga menyinggung ajaran Proklamator Ir. Soekarno, yakni seorang pemimpin harus lebih mementingkan rakyat. Bukan partai yang menaunginya, saat menjadi pejabat negara.
Willy juga mewanti-wanti agar semuanya tidak terjebak dalam ideologi yang mementingkan golongan sendiri itu.
"Jangan sesat pikir, jangan. Tambah rusak, tambah segmented publik ini kalau kita selalu berdiri atas perspektif dan ideologi yang picik seperti ini," tandasnya.
