Partai Nasdem lebih baik menyatakan sikap tegas untuk keluar dari Koalisi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Ketimbang memilih tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju namun sudah tidak dianggap keberadaannya oleh Jokowi.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu melalui sambungan telepon, Kamis (18/5).
Makanya jangan tanggung-tanggung mestinya Nasdem memposisikan sebagai oposan atau oposisi saja. Cabut menterinya dari Kabinet Jokowi semuanya, lalu berhadap-hadapan saja dengan Pemerintah,” kata Ujang.
Menurut Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini, menjadi oposisi pemerintahan Jokowi pun sama mulianya dengan menjadi koalisi pemerintah. Meskipun, itu akan memiliki konsekuensi politik bagi partai besutan Surya Paloh itu.
“Kan menjadi partai oposisi sama mulianya juga dengan partai pemerintah. Bedanya, partai koalisi pemerintah banyak previlege dilindungi, dijaga dalam konteks hukum, ekonomi, politik. Kalau oposisi itu di luar kekuasaan. Biasanya agak kering, dikerjai, dimainkan. Ya itu konsekuensi,” ujarnya.
Lagipula, kata Ujang, Jokowi sudah menegaskan bahwa Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres dan membentuk Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) bersama Demokrat dan PKS. Sehingga dianggap sudah berbeda pilihan politik dengan koalisi pemerintah.
“Kan sering enggak diundang dalam rapat-rapat dengan koalisi pemerintah. Jadi, kalau sudah begini mestinya mengambil sikap tegas menjadi oposisi. Sama mulianya. Bahkan lebih mulia daripada harus ada di pemerintahan saat ini cenderung dikerjai oleh kekuasaan,” demikian Ujang.
Sebelumnya, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menyinggung kinerja aparat penegak hukum, kini menjadi sorotan. Terutama, soal adanya politisasi pada penegakan hukum atas tindakan pejabat negara.
Saat ini, kata Willy, aparat penegak hukum kerap melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyat. Kondisi itu, dia kaitkan dengan presiden yang merupakan petugas partai.
Menurutnya, pemimpin yang berstatus petugas partai, tidak memihak pada rakyat atau semua golongan. Tetapi, hanya berpihak pada kelompok tertentu saja.
"Karena apa, yang menjadi presiden petugas partai, bukan pelayan rakyat. Yang menjadi presiden itu harus pelayan rakyat bukan presiden partikelir," kata Willy saat berbicara dalam acara diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (17/5).
