Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mempertanyakan posisi Jokowi berkaitan dengan salah satu calon presiden (Capres) menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2024. Posisinya sebagai presiden disinggung di dalamnya.
BEM UI, dalam cuitannya melalui akun Twitter @BEMUI_Official pada Sabtu 20 Mei 2023, menyebut presiden di Indonesia dipilih oleh rakyat sehingga perlu memprioritaskan kepentingan rakyat Indonesia.
“Jokowi milik parpol, bukan milik rakyat,” kata caption unggahan organisasi mahasiswa tersebut yang hingga kini, Minggu 21 Mei 2023 pukul 9.20 WIB sudah dilihat lebih dari 129 ribu kali.
Presiden seharusnya berpihak kepada rakyat
Baca Juga: Ganjar Pranowo Buat Pengakuan di Tengah Isu Nasaruddin Umar Jadi Cawapres Pendampingnya
Dalam unggahan BEM UI, disebutkan bahwa Dosen Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Kahirul Fahmi, menyatakan presiden harus berpihak kepada rakyat saat sedang menjabat, bukan terus-terusan memihak partai politik.
“Independensi presiden adalah elemen kunci dalam memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil dan bebas dari campur tangan politik yang tidak sah,” tutur BEM UI.
Tak hanya itu, presiden juga hendaknya memfasilitasi dialog yang membangun antara semua pihak, diharapkan polarisasi dalam politik dan konflik tidak terjadi saat pemilihan umum kelak.
“Meningkatkan toleransi politik dan mengedepankan kepentingan bersama untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan,” katanya lagi.
Potensi sebagai pimpinan tertinggi negara hendaknya dimanfaatkan untuk menciptakan kesetaraan bagi peserta pemilu nanti, bukan justru berpihak pada salah satu, apalagi mempengaruhi persepsi publik. Meski dibolehkan punya preferensi politik, hendaknya presiden hanya menyalurkannya di bilik suara.
“Bukan dipertontonkan secara gamblang kepada masyarakat,” ujar lembaga tersebut.
BEM UI sebut Jokowi berpihak ke salah satu calon
Menurut pantauan BEM UI, ada keberpihakan yang ditunjukkan Jokowi kepada salah satu Capres menjelang Pemilu 2024. Hal itu terlihat dari hadirnya pria kelahiran 1961 itu dalam penetapan Capres tersebut.
“Dan mengapresiasi keputusan tersebut dengan menambahkan bahwa salah satu calon tersebut adalah pemimpin yang dekat dengan masyarakat,” ujar organisasi itu.
Salah satu dugaan bentuk dukungan Jokowi itu adalah pada 10 Januari 2023 lalu ketika ia menyebut Capres adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat HUT ke-50 partai berlambang banteng tersebut.
Bukan cuma itu, terbaru pada 21 April 2023 lalu, Jokowi disebut mengatar salah satu Capres itu ke Solo setelah sang calon ditugaskan menjadi Capres PDIP.
“Gelaran pesta demokrasi diiringi dengan upaya penyirnaan asas ‘adil’ pada pemilu sebagaimana dikehendaki konstitusi,” ujar BEM UI lagi.***
