2 Juta Buruh hingga 100 Pabrik Ancam Pemerintahan Bakal Mogok Nasional, Said Iqbal: Bawa 3 Tuntutan

540
Presiden KSPI, Said Iqbal. /

Bila pemerintah tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, massa buruh dari berbagai serikat akan mogok nasional.

Ancaman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal saat melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini, Rabu, 8 Desember 2021.

Iqbal dengan lantang menyatakan bahwa perlawanan kaum buruh akan terus meningkat.

“Perlawanan kaum buruh akan terus meningkat eskalasinya, diseluruh Indonesia bilamana pemerintah memaksakan untuk tetap menjalankan isi Undang Undang (UU) Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 tidak mengacu pada keputusan MK,” katanya dilansir Galamedia Rabu, 8 Desember 2021.

“Perlawanan gerakan mogok nasional menjadi pilihan bilamana dalam proses menuju paling lama dua tahun dari awal pembentukan UU Cipta Kerja yang baru ini tetap mengabaikan partisipasi publik,” sambungnya.

Sebab, kata Iqbal, diperkirakan Januari 2022 mendatang sudah masuk prolegnas prioritas.

“Karena diperkirakan Januari 2022 sudah masuk prolegnas prioritas. Tapi kalau kembali dilakukan dengan cara-cara tidak melibatkan partisipasi publik, khususnya serikat buruh dan gerakan sosial lainnya,” ungkapnya.

Menurut Iqbal, mogok nasional tersebut akan dihadiri dan dilakukan oleh 2 juta buruh yang tersebar di 30 provinsi Tanah Air.

Selain itu, ada 100 pabrik yang disebutnya akan berhenti memproduksi produk.

“Maka sudah dipastikan gerakan mogok nasional menjadi pilihan. Sekarang ini mogok nasional stop produksi yang direncanakan diikuti 2 juta buruh lebih dari 100 pabrik berhenti produksi,” jelas Iqbal.

Terdapat tiga tuntutan yang mereka ajukan kepada pemerintah pusat maupun daerah.

“Pertama, meminta seluruh Gurbernur di Indonesia merevisi SK Upah Minimum (UMP) atau UMK. Karena menurut kaum buruh bertentangan dengan keputusan MK Amar putusan Nomor 7,” terang Iqbal.

Kedua, buruh mendesak pemerintah pusat mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sebab, dalam PP tersebut ada beberapa hal yang tidak sesuai dan berdampak sangat luas.

“Karena dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tersebut, jelas dikatakan menyatakan, menangguhkan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dan tidak  boleh menerbitkan peraturan-peraturan yang baru,” tuturnya.

“Di dalam PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Perubahan Pasal 4 Ayat 2, jelas mengatakan kebijakan kenaikan upah minimum adalah keputusan strategis. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah pusat tunduk kepada keputusan MK cabut PP Nomor 36 Tahun 2021,” imbuhnya.

Terakhir, Iqbal mewakili buruh meminta pemerintah tunduk kepada putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. ***

Sumber Berita / Artikel Asli : Galamedia

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

36 + = 40