Wabup Nduga Mundur, Kebijakan Pemerintah Bikin Warga Tak Bisa Ibadah Natal

418

JAKARTA – Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa membenarkan kabar mundurnya Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge.

Laurenzus menjelaskan, Wentius mundur lantaran kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat.

Ia menerangkan, selama ini aspirasi pemda setempat dan Papua terkait konflik di sana tidak pernah didengar pemerintah pusat.

Padahal, lanjutya, pemda adalah kepanjanga tangan dari pemerintah pusat di daerah.

“Ini penyebab mundurnya Pak Wabup Nduga. Dia tidak mau rakyatnya ditembak terus akibat perang antara TPNPB dan TNI Polri,” tuturnya dilansir Mediaindonesia.com, Selasa (24/12/2019).

Politisi Partai Nasdem ini menyatakan, keputusan Wentius itu juga merupakan bentuk protes atas kebijakan pemerintah pusat.

Yakni, terus mengirim pasukan dalam jumlah besar ke Kabupaten Nduga dengan alasan mengejar kelompok yang dipimpin Eginus Kogoya.

“Sejak operasi militer satu tahun terakhir ini puluhan ribu rakyat Nduga mengungsi ke hutan dan Kabupaten tetangga,” ujarnya.

Otomatis, sambungnya, masyarakat di sana kehilangan hak hidup, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

“Ibadah Natal tidak bisa dan lain-lain. Jadi ini sudah bentuk frustrasi juga,” ungkap dia lagi.

Karena itu, Laurenzus mengapresiasi langkah yang diambil Wentius dan menilainya sebagai langkah yang berani.

“Beliau luar biasa, karena dia punya hati nurani untuk masyarakatnya,” ungkapnya.

Terkait foto Wentius yang viral di media sosial, Laurenzus menyatakan bahwa foto itu diambil saat Wentius berbicara di hadapan ratusan masyarakat Nduga di Bandara Kenyam.

Aksi masyarakat itu dilakukan sebagai bentuk protes atas operasi militer yang dianggap menjadi pemicu konflik di sana.

“Karena sudah banyak masyarakat sipil yang jadi korban,” terang wakil rakyat asal Nduga tersebut.

Untuk diketahui, Kekecewaan Wentius Nemiangge memuncak setelah satu orang warganya (Hendrik Lokbere) kembali menjadi korban penembakan.

Wentius menyatakan seolah tidak mendapat perhatian dari pemerintah pusat meski menyandang jabatan sebagai Wakil Bupati.

Ia mengaku kerap meminta kepada pemerintah pusat untuk menarik dan menghentikan pengiriman pasukan TNI-Polri di wilayahnya.

Bahkan, ia sudah berulang kali ia datang menghadap Menteri, DPR, Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan aspirasi warganya itu. Namun bertepuk sebelah tangan.

Sampai hari ini permintaan kami tidak pernah direspon. Bahkan penembakan terhadap warga sipil terus terjadi,” ujar Wentius mengungkapkan kekecewaannya di hadapan ratusan masyarakat Nduga yang berkumpul di Bandara Kenyam, Senin (23/12/2019).

Karena tidak pernah digubris itulah, ia merasa hanya sekadar dijadikan alat negara saja karena tidak memberikan pengaruh pada suara rakyat di bawah.

“Kami ini adalah perpanjangan tangan presiden di daerah, tapi sejauh ini kami tidak ada nilainya, kami tidak dihargai,” tegasnya.

Wentius menyatakan, selama ini pemerintah pusat tidak pernah menggubris aspirasi daerah yang disampaikan.

“Lalu untuk apa kami ada? Kami hanya dijadikan boneka oleh pemerintah,” lanjutnya.

Sejak jatuh korban akibat adanya penembakan itu, ia sudah melepas seragam kepemerintahannya.

“Seragam sudah saya buka dan letakan bersama korban. Maka mulai hari ini saya meletakan jabatan saya sebagai Wakil Bupati Nduga,”

“Dan mulai hari ini saya akan kembali menjadi masyarakat biasa,” tegasnya.

(ruh/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...