Virtual police bisa ngintip japrian warganet? Mabes Polri: intinya jangan sampai..

424
Virtual Police di Korps Bhayangkara resmi beroperasi. Foto: CNN Indonesia/Bisma Septalisma

Polri telah menjalankan virtual police belakangan ini. Virtual police merupakan terobosan Polri untuk mencegah tindak kejahatan di ruang dunia maya. Banyak respons sih dari masyarakat soal konsep virtual police ini. Nah apakah virtual police ngintip japrian warganet pengguna media sosial sih?

Dalam perbincangan di tvOne, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono sudah menjelaskan pada prinsipnya polisi ingin mengingatkan pengguna media sosial atas potensi pidana dari konten yang diunggah warganet.

Virtual police ngintip japrian warganet?

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono. Foto Antara/HO-Polri

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono menegaskan prinsipnya Polri tak akan melanggar kebebasan berekspresi warga negara dan warganet. Namun demikian Polri mengingatkan jangan sampai konten media sosial yang diunggah warganet itu berujung pidana.

Brigjen Rusdi berpesan warganet untuk mengunggah konten sebijak mungkin. Soal apakah virtual police akan mengintip japrian pengguna media sosial, Brigjen Russi menjawab begini lho Sobat Hopers.

“Intinya silakan masyarakat berekspresi, polisi sangat mendukung. Diharapkan dalam menyampaikan ekspresi jangan sampai muncul masalah, masyarakat perlu bijak,” jelasnya soal virtual police dan japrian di tvOne, Senin 1 Maret 2021.

Jenderal bintang satu itu mengatakan dalam hal polisi mengingatkan pengguna media sosial dengan direct message, Polri tak kerja sendirian dan nggak asal-asalan pokoknya. Dasarnya kuat dengan melihatkan pakar.

“Dalam hal yang mengganggu atau terlibat dalam tindak pidana, polisi nggak menfsirkan sendiri, tapi bekerja sama dengan ahli hukum pindana, ahli TI, ahli bahasa untuk menilai sebuah konten di media sosial, apakah terlibat tindak pidana atau tidak. Polisi tak kerja sendiri, objektivitas penilaian itu sangat dijaga melibatkan pihak lain,” jelas Brigjen Rusdi.

Virtual police lindungi HAM

Ilustrasi Kejahatan Siber
Ilustrasi Kejahatan Siber. Foto: Joffi di Pixabay

Brigjen Rusdi pun menjelaskan virtual police ini nggak akan melanggar hak asasi warga negara dalam menyampaikan ekspresi mereka lho.

Dia menjelaskan virtual police merupakan salah satu kegiatan pencegahan dan polisi yang ada dasar hukumnya, yakni UU Nomor 2 2002, Pasal 2 undang-undang itu, Polri berwenang melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian. Kemudian pasal 16 Polri punya wewenang mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab, syaratnya tak bertentangan aturan hukum, selaras kewajiban hukum yang haruskan tindakan dilakkan, patut masuk akal dan dalam lingkup jabatannya.

“Yang terpenting hormati HAM,” jelas Brigjen Rusdi.

Selanjutnya pasal 19, dalam melaksanakan tugas dan wenwenang Polri mengutamakan tindakan pencegahan.

“Ini dasar aktualisasi virtual police, jadi polisi tak akan ganggu kebebasan ekspresi masyarakat. Masyarakat diberi ruang penjelasan, setelah DM pertama apabila tak dikoreksi oleh pemilik akun, maka DM kedua. Jika tak ditanggapi pemilik akun, tindakan selanjutnya klarifikasi. Inilah ruang bagi warga pemilik akun jelaskan semunya, ini warga diberi ruang klarifikasi konten posting di medsos mereka,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri resmi melakukan soft launching virtual police yang ditujukan untuk melakukan penindakan pelanggar UU ITE. Virtual Police merupakan langkah polisi melakukan peringatan virtual sebagai pencegahan penyebaran hoax dan ujaran kebencian.

Dengan langkah tersebut, nantinya polisi akan melakukan langkah restorative justice atau memprioritaskan jalan damai pada kasus UU ITE yang harus diprioritaskan penyidik. Langkah restorative justice sendiri merupakan bagian dalam program virtual police yang ada pada virtual justice.

“Sesuai dengan kebijakan Bapak Kapolri bahwa penindakan itu bersifat ultimum remedium, jadi upaya terakhir,” ungkap Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi melalui acar yang disiarkan YouTube SiberTV.

Slamet nantinya jika ada pelanggaran UU ITE maka polisi akan melakukan beberapa peninjauan terhadap setiap konten yang dinilai melanggar. Dalam prosesnya penyidik tidak mengambil keputusan namun melakukan verifikasi yang melibatkan saksi ahli pidana, saksi ahli bahasa dan saksi ahli UU ITE.

Barulah setelah mendapatkan hasil dari para ahli, polisi akan melakukan tindakan melalui peringatan. Dan peringatan tersebut bukan hasil dari subjektifitas penyidik karena telah melalui tahapan dari para ahli.

“Misal pada saat dia upload, kemudian tim verifikasi melaporkan ke Mabes, ditanya kepada saksi ahli pidana, saksi ahli bahasa, saksi ahli UU ITE. Setelah tiga hal tersebut terpenuhi, baru kita kirim peringatan tersebut sehingga tidak subjektif oleh penyidik. Tapi sudah melalui tahapan verifikasi oleh tim ahli,” ujarnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : Hops

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...