Usulkan Usut Ratusan KPPS Meninggal, Haris Azhar: Tapi Buru-buru Komisi Sudah Bantah Enggak Mau

1265

Direktur Lokataru, Haris Azhar mengatakan sempat mengusulkan untuk mengusut peritiwa meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Haris dalam program acara Catatan Demokrasi Kita di tvOne, Selasa (7/5/2019) malam.

Mulanya Haris mengatakan dirinya sempat mengusulkan adanya pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF), namun tidak menyatakan pernah akan membentuk TPF.

Sebab menurutnya, TPF idelnya dibentuk oleh negara.

Namun, melihat negara yang kurang memberikan respons terhadap peristiwa tersebut, Haris lalu mengusulkan pembentukan TPF kepada alternatif komisi yang memiliki kekuasaan untuk melakukan pemantauan pemilu.

“Tapi negara masih diam sampai hari ini lalu saya melihat alternatif komisi-komisi negara yang punya kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan pemantauan,” ujar Haris.

“Dalam konteks elektoral ada Bawaslu, dalam konteks soal pelayanan publik ada Ombudsman, tadi katanya surat-surat keterangan dari puskemas barang kali, dalam konteks lain-lain ada Komnas HAM, KPK, dan lain-lain,” sambungnya.

Menurutnya sejumlah komisi tersebut memiliki dana untuk melakukan pemantauan terhadap proses pemilu.

Dari sebelum hingga pemilu selesai dilakukan.

Untuk itulah, Haris menyampaikan usulannya untuk mengusut peristiwa ratusan petugas KPPS yang meninggal dunia.

“Kita tagih saja kenapa mereka jalan sendiri-sendiri, kan itu duit rakyat semua, yang meninggal rakyat, digabung saja,” tegas Haris.

“Nah saya usulkan seperti itu, tapi buru-buru sejumlah komisi negara sudah bantah enggak mau, enggak mau, enggak mau.”

“Idenya ya, substansinya, harus ada satu driving force (penggerak -red) yang bekerja, melihat, membongkar, menemukan pola,” tambahnya.

Haris lalu mengatakan bahwa sebelumnya pada Pemilu 2014 juga terdapat sejumlah petugas KPPS yang meninggal dunia.

Namun saat itu tidak sebanyak petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2019.

Terkait itu, ia lantas mengatakan bahwa syarat rekrutmen petugas KPPS Pemilu 2019 dengan Pemilu 2014 tidak berbeda.

Padahal menurutnya beban kerja petugas KPPS saat ini lebih banyak lantaran pemilu dilakukan scara serentak.

Oleh karena itu ia menyampaikan kritiknya terhadap proses pemilu kali ini.

“Cause of death (sebab kematian -red) apa? Kenapa diberlakukan lagi? Padahal undang-undangnya berubah, sistemnya serentak, bebannya lebih banyak, ya kan?” papar Haris.

“Nah ini semua harus dipotret lewat tima kerja bersama dan siapa pun boleh.”

“Yang penting timnya kerja dengan satu standar yang ketat melihat semua masalah ini jangan boleh ada yang sia-sia,” imbuhnya.

Menurutnya jika hal ini tidak segera diusut atau dituntaskan maka akan berdampak pada pemilu kedepannya.

Ia mengetakan kemungkinan pemilu nantinya tidak ada yang mau menjadi petugas KPPS.

Untuk itu dirinya menyampaikan tidak ada orang yang boleh meninggal sia-sia.

Kemudian, Haris memberikan penilaian terhadap penguasan jika membiarkan peristiwa itu terus terjadi tanpa ada tindakan lebih lanjut.

“Kalau ada penguasa, ada kewenangan, semua masalah ini dibiarkan saja berjalan, maka kekuasaan yang didapatkan adalah kekuasaan yang akan cacat karena dia hidup dengan nyawa yang meninggal tanpa diurus secara baik,” tandasnya.

Sementara diberitakan dari Kompas.com, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari mempersilakan kepada sejumlah pihak yang merasa dirugikan atas penyelenggaran pemilu 2019.

Hasyim mempersilakan jika ada yang ingin membentuk TPF kecurangan pemilu.

Hal itu disampaikan Hasim saat di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).

“Kalau ada yang merasa dirugikan membentuk tim atau apa, ya silakan saja, dan kami terbuka,” ujar Hasyim.

Ia memastikan bahwa KPU akan selalu terbuka terkait hal itu.

“Silahkan, KPU sangat terbuka,” kata Hasyim.

Sementara diberitakan dari Tribunnews.com, per Sabtu (4/5/2019) pukul 16.00 WIB, jumlah korban petugas KPPS bertambah menjadi 440 orang meninggal dunia dan 3.788 orang jatuh sakit.

Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Rahman Hakim, Sabtu (4/5/2019).

“Update data per 4 Mei 2019, pukul 16.00 WIB. Wafat 440, sakit 3.788. Total 4.228 (jiwa),” jelas Arief.

Ia menjelaskan bahwa sebagian petugas KPPS meninggal dunia karena bertanggungjawab atas proses rekapitulasi di tingkatnya masing-masing.

Kendati demikian, para petugas yang meninggal mau pun luka-luka dijanjikan oleh KPU akan mendapat santunan.

Dikutip dari Kompas.com, hal itu turut disampaikan oleh Ketua KPU, Arief Budiman yang mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyetujui usulan pihaknya terkait pemberian santunan ini, Sabtu (27/4/2019).

Dijelaskan oleh Arief, santunan untuk keluarga korban meninggal dunia diusulkan berkisar Rp 30-36 juta.

Sedangkan untuk petugas KPPS yang mengalami kecelakaan sampai menyebabkan kecacatan, dialokasikan sebesar Rp 30 juta.

Sementara korban yang mengalami luka-luka, diusulkan santunan sebar Rp 16 juta.

.tribunnews

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...