Tiba-tiba Natalius Pigai Bela Jokowi, tapi Singgung Kejatuhan Soeharto

253
Natalius Pigai

JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan pilpres Rachmawati ramai diperbincangkan dan menuai silang pendapat.

Ada yang berpendapat bahwa putusan itu menjadi legitimasi untuk melengserkan Jokowi-Ma’ruf.

Di sisi lain, tak sedikit pihak yang menyebut bahwa putusan itu sama sekali tak memberikan pengaruh apapun atas hasil Pilpres 2019.

Sebab, pasangan Jokowi-Ma’ruf adalah pasangan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 yang sah secara konstitusi.

Apalagi, kemenangan Jokowi-Ma’ruf itu diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan yang diajukan pasangan Prabowo-Sandi.

Salah satu pendapat senada bahkan dilontarakan Natalius Pigai yang pada pilpres lalu memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandi.

Pendapat itu disampakain Pigai melalui akun Twitter pribadinya, @NataliusPigai2, sesaaat lalu, Jumat (10/7/2020).

“Ir. Haji Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Maruf Amin Presiden dan Wakil Presiden 2019-2020 yang sah di MK,” tegasnya.

Akan tetapi, dalam cuitan yang dibarengi dengan foto pasangan Jokowi-Ma’ruf itu, Pigai memberikan pesan tak kalah tegas.

Yakni, agar publik melakukan pengawalan atas kebijakan dan jalannya pemerintahan.

“Kita kritik dan kuliti kebijakan publik yang merugikan rakyat,” ajaknya.

“Kita pepet terus menuntut tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan Rakyat,” sambungnya.

Selain itu, aktivis asal Papua ini juga mengingatkan bahwa seorang presiden pun bisa dijatuhkan oleh rakyatnya.

Hal itu mengacu para sosok penguasa Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun di Indonesia yang jatuh di saat krisi melanda tanah air.

“1997 HM Suharto juga presiden yang sah, 1998 sudah jatuh saat krisis!” pungkas Pigai.

Untuk diketahui, MA sebelumnya mengungah salinan putusan yang mengabulkan gugatan pilpres Rachmawati Soekarnputri cs.

Ma memutuskan mengabulkan permohonan uji materi Pasal 3 Ayat (7) PKPU No. 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Dalam putusan yang diunggah pada 3 Juli 2020, MA menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan denan UU 7/2017 tentang Pemilu, terutama Pasal 416 ayat 1.

Sementara gugutan ini sejatinya sudah diputus pada 28 Oktober 2019 lalu.

Sumber Berita / Artikel Asli : pojoksatu

 

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...