Terkait perekonomian Indonesia tumbuh mencapai 7,07%, M Irmansyah Asy Syadzili: Pertumbuhan Palsu (PSEUDO GROWTH

818
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta, Mukhaer Pakkanna/Net

Berawal dari beberapa pernyataan maupun pemberitaan yang mengatakan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh mencapai 7,07 persen pada kwartal II/2021 secara tahunan (year-on-year/yoy), melonjak tinggi dari kwartal II/2020 di mana terjadi kontraksi sebesar -5,32 persen. Berikut ini adalah rangkuman diskusi kami dengan Prof. Dr. Mukhaer Pakkana, seorang ekonom yang juga Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan di Jakarta.

Prof. Mukhaer menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang disebut-sebut meroket di kwartal II 2021 hingga 7,07 persen secara year-on-year (yoy) nyatanya tidak seindah fakta yang ada. Laju ekonomi kwartal II 2021, yang terhitung dari April hingga Juni, sebenarnya hanya berada di angka 1,75 persen.

Mukhaer mengurai bahwa basis hitungan pertumbuhan ekonomi disebut meroket 7,07 persen adalah pertumbuhan ekonomi kwartal II 2020 yang berada di angka minus (-) 5,32 persen. “Artinya, jika direkap, maka pertumbuhan ekonomi kwartal II 2021 adalah minus (-) 5,32 persen ditambah 7,07 persen. Hasilnya 1,75 persen,” urainya.

“Pertumbuhan ekonomi 1,75 persen itu logis. Tidak logis 7,07 persen”, tambah Mukhaer.

Saya sampaikan kepada Mukhaer Pakkana bahwa apa yang dia kemukakan ini adalah logika sederhana, as simple as that.
Economic Growth 📈 (naik) itu harusnya diiringi Jobless Rate 📉 (turun).

Namun, apa artinya jika pernyataan resmi mengatakan bahwa Economic Growth 📈 (naik) tapi juga diakui bahwa Jobless Rate 📈 (naik). Saya istilahkan une contrario, sesuatu yang bertolak belakang.

Baca Juga :

HOT NEWS: Rektor ITB-AD: Logikanya, Kalau Ekonomi Meroket 7 Persen Kemiskinan Pasti Turun

 

Menurut saya hanya ada satu kesimpulan:
Patut DIDUGA bahwa penampilan dan atau pernyataan terkait Economic Growth 7,07 persen itu adalah “usaha untuk MEMANIPULASI” rakyat yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Kalau kesimpulan diatas benar, maka itu artinya tamat sudah kredibilitas pihak pemegang otoritas ekonomi dan lembaga terkait.
Indeks kepercayaan publik kepada pemerintah ditengarai akan menuju titik nadir, semuanya akan menggambarkan betapa “kepercayaan” berada di tubir kehancuran total jika tak ada langkah-langkah penyelamatan. Kepercayaan mungkin hancur-lebur oleh tsunami ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah.

Menurut Mukhaer, BPS (Biro Pusat Statistik) telah mengambil hitungan low base untuk mengumumkan pertumbuhan kwartal II 2021 secara yoy. Sehingga terlihat di publik bahwa ekonomi sudah meroket.

Mukhaer menanggapi pernyataan saya yang mengatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi 7,07 persen tersebut cenderung “manipulatif”.

Gambar 2: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 2-2021: 3,31% (q-to-q)

Saya menyebut kata cenderung “manipulatif” setelah melihat grafik pada Gambar 2 diatas. Dan komentar saya bahwa sebenarnya yang lebih menggambarkan kondisi real adalah dengan melihat per kwartal (Q) seperti data pada grafik diatas. Yakni Q1 2021= – 0,92% dan Q2 2021= 3,31%. Akan tetapi nampaknya yang lebih senang dikutip kalangan tertentu adalah Year-to-Year Q2 2020 Q2 2021 yang 7,07 persen tersebut.

Itulah sebabnya saya menyebutnya dengan kalimat cenderung manipulatif ➡️ karena itu adalah antara Kwartal-2 2020 (yang ketika itu/waktu itu positif hampir 4% dan ada Positif Q lainnya dan kemudian di-ambil rata-ratanya (average) dengan minus sehingga Quartal-2 2021 (yoy).

Saya sampaikan kepada Prof. Mukhaer, saya nggak ketemu rumus Anomali (kalau tokh ada anomali) untuk pembenaran statemen pertumbuhan ekonomi 7,07 persen tersebut diatas.
Yang saya tahu hanyalah, bahwa Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth) dan pengangguran (Joblessness) memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa, sedangkan pengangguran (Joblessness) tidak memberikan kontribusi. Dengan pertumbuhan ekonomi (yang berkualitas) diharapkan mampu menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan. Itu saja.

BPS menghitung yoy. Artinya, perhitungan dari tahun ke tahun sebelumnya. Lantaran tahun 2021 masih berjalan triwulan kedua (Q2) maka basis hitungannya secara apple to apple dengan Q2 tahun 2020. Q2 2020 berada minus 5,32 persen dan Q2 2021 berada positif 7,07 persen. Jadi the real pertumbuhan ekonomi Q2, bukan 7,07% tapi minus 5,32% kurang 7,07% = 1,75%. Itu realistis.

Jadi tidak logis pertumbuhan ekonomi 7,07% namun tak mampu menekan angka pengangguran, kemiskinan dll. Itulah yang disebut pseudo-growth. Pertumbuhan ekonomi tinggi tentu menciptakan lapangan kerja yang besar.

Siang ini saya sempat berdiskusi dengan Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, Guru Besar Ekonomi Institut Pertanian Bogor. Saya sempat menyampaikan pendapat saya bahwa ada anomali dalam penyampaian pertumbuhan ekonomi 7,07 persen tersebut. Apakah anomali itu bisa saya sebut pseudo growth ?

Gambar 3: Prof. Dr. Didin S Damanhuri

Didin Damanhuri menyampaikan sebagai berikut: “Iya bisa dikatakan pseudo growth karena pertumbuhan sekitar 3% tersebut yang paling besar adalah berasal dari kegiatan Ekspor (31%) dan juga Impor (31%) dan hal ini sekaligus menjadi simalakama. Karena dengan keberhasilan ekspor impor tersebut serta Index Manufaktur yang naik, hasil dari kebijakan bandara-bandara dan pelabuhan-pelabuhan laut yang dibuka penuh (sebelum PPKM Darurat). Dengan demikian, Covid varian delta juga masuk secara besar-besaran. Jadilah ini awalnya di Jawa-Bali 90 persen terpapar virus delta. Bahkan sekarang malahan sudah menyebar ke luar Jawa. Itulah sebabnya Indonesia sekarang menjadi epicentrum Covid dunia. Lebih dari 1 bulan tingkat keterpaparan dan kematian hingga sekarang Indonesia tertinggi di dunia.”.

Lebih lanjut Prof. Didin katakan bahwa di lain pihak ada survei yang menyatakan UMKM yang berjumlah 64,9 juta, daya beli mereka turun 70%. Lebih dari 60% usaha mereka berhenti. Meski ada upaya pendistribusian Bansos dan Sembako tingkat efektivitasnya diperkirakan kurang dari 50%. Tabungan mereka juga mulai habis.
Lebih jauh menurut Kadin, PHK (pemutusan hubungan kerja) di kalangan usaha swasta lebih dari 15 juta. Dan banyak yang masih bekerja yang dirumahkan tapi dibayar umumnya yang tinggal setengahnya. Malah ada yang tidak dibayar sama sekali. Makanya Konsumsi yang diandalkan pendapatan Nasional (PDB) yang tadinya mnyumbang sekitar 57% kini sudah semakin merosot. Investasi yang tadinya sekitar 35% juga merosot. Tinggal belanja Pemerintah yang masih bisa diandalkan.

Didin sempat mengatakan bahwa akan sangat berat bagi Indonesia menghadapi pandemi Covid 19 varian delta yang sekarang sudah menyerbu ke luar Jawa.

Menurut sementara Epidemiolog, bahwa kemungkinan varian delta ini baru terkendali akhir 2024. Maka dampak kematian dan ekonomi harus dihadapi oleh Pemerintah yang kebijakannya tidak solid. Prof. Didin benar tentang hal ini karena saya sendiri pernah melihat prediksi Bank Dunia bahwa Covid 19 ini diprediksi selesai pada 31 Maret 2025.

Prof. Didin Damanhuri* menyarankan agar pemerintah membentuk Badan Khusus dan langsung di bawah Presiden tapi menurutnya belum di respon. Sekarang yang muncul malah Pseudo Growth.

@MEI

*Prof. Dr. Didin S Damanhuri bersama saya dan Ir. Muhammad Ridlo Eisy, MBA pada tahun lalu membentuk TFGD Solusi Dampak COVID19.

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here