Tangkal Survei Abal-abal, KPU Minta Lembaga Transparan Soal Sumber Dana

209

JAKARTA – Menjelang Pemilu 2019, lembaga survei yang memaparkan hasil risetnya semakin menjamur. Masalahnya, kredibilitas dan indendensi lembaga survei jadi sorotan karena hasilnya tergantung ‘pesanan’.

Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum meminta lembaga survei terbuka soal metode dan sumber dana dalam melakukan riset.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari berharap lembaga survei mau buka-bukaan mengenai sumber dana yang didapat untuk melakukan riset tersebut.

“Kalau ada biaya yang digunakan untuk survei itu dari mana, metodenya seperti apa,” ujar Hasyim dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (9/3/2019).

Menurut Hasyim, sangat penting apabila sumber dana riset dibeberkan. Lembaga survei tersebut akan dicap kredibel oleh masyarakat karena independen.

‎”Bagi kami yang penting itu, untuk menjaga kredibilitas lembaga survei tersebut,” katanya.

Meski demikian, lembaga survei kredebel juga bisa dilihat dari orang-orang yang berada di dalamnya. Termasuk tidak membuat survei yang tujuannya memberikan penggiringan opini kepada masyarakat.

“Mendeteksi abal-abal atau tidak dapat dilihat apakah orang-orang yang terlibat di situ ada background akademik yang memadai atau tidak, apakah kredibel yang tidak akan mempertaruhkan reputasi sebagai kampanye,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan mengaan, wartawan memiliki tugas melacak kebenaran hingga terkonfirmasi sebagaimana berlaku dalam kode etik jurnalistik. Termasuk melacak potensi kebohongan yang dilakukan oleh lembaga survei.

“Kita sebagai wartawan dan media punya kewajiban untuk menjalankan UU. Kita juga menjalankan amanat profesi jurnalisme yaitu dengan menemukan kebenaran,” kata Abdul.

“Ada saja misalnya lembaga-lembaga survei yang berbohong misalnya. Itu kewajiban kita untuk menelusuri,” sambungnya.

Abdul mengatakan, salah satu alat ukur untuk menelusuri lembaga survei abal-abal itu adalah dengan cara menggali fakta yang objektif terkait dengan prasyarat kredibilitas lembaga survei tersebut.

“Yang harus kita lakukan untuk menemukan kebenaran dengan fakta yang objektif. Misalnya dengan kita bersikap kritis terhadap lembaga survei dan dengan hasilnya,” tutur Abdul.

“Misalnya, ini lembaga survei yang cukup kredibel dan dilakukan oleh peneliti kredibel dan metodologi yang benar. Jadi baru kita tanya hasilnya,” imbuhnya itu.

Menurut Abdul, proses identifikasi lembaga survei yang tidak kredibel adalah dengan menelusuri lebih lanjut. Namun, yang menjadi persoalan adalah wartawan tidak melakukan hal tersebut.

“Kita punya waktu satu hari buat berita soal itu (survei berbohong), padahal kita punya waktu berjam-jam untuk mengklarifikasinya. Melihat metodologi surveinya, tapi akhirnya kita menerima saja apa hasil survei itu,” pungkasnya.

(jpg/fat/pojoksatu)

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here