Tanggapi ‘People Power’ Amien Rais, Mahfud MD: Kecurangan Sekarang Hampir Tidak Mungkin Terjadi

598

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, ikut menanggapi soal pernyataan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, yang menyebut akan menggunakan kekuatan massa jika ada kecurangan pemilu.

Mahfud MD menganggap pernyataan seperti itu sebenarnya tidak perlu.

Seperti diketahui, sebelumnya Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Amien Rais, menyebut, tak akan membawa sengketa hasil pemilu ke MK jika menemukan potensi kecurangan.

Langkah itu dinilai Amien tidak berguna.

“Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK. Nggak ada gunanya, tapi kita people power.”

“People power sah,” ucap Amien Rais di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019), seperti dikutip Tribunnews.com.

“Bukan revolusi, kalau revolusi ada pertumpahan darah. Ini tanpa sedikit pun darah tercecer, people power akan digunakan,” tambah Amien.

Tapi Mahfud MD berpendapat, pernyataan people power kurang proposional dilontarkan menjelang Pilpres 2019.

Dalam tayangan di KOMPAS TV yang diunggah 2 April 2019 di YouTube, Mahfud MD membeberkan alasannya mengapa sampai ada politikus yang mengunggah pernyataan seperti ini.

“Ada dua hal alasannya menurut saya. Pertama curiga jika KPU ini akan diperalat oleh satu kekuatan politik, sehingga mereka mengatakan: awas lo kalau curang, nanti people power,” buka Mahfud MD.

“Lalu yang kedua ya mungkin antisipasi kalau nanti kalah. Tapi yang manapun alasannya, tidak sehat bagi perkembangan demokrasi kita yang semakin lama semakin bagus,” tambah dia.

Karena menurut Mahfud MD, sekarang ini kecurangan hampir tidak mungkin terjadi.

“Kecurangan itu sekarang hampir tidak mungkin,” tandasnya.

Ia mencontohkan kecurangan di tingkat eceran (bawah) memang masih mungkin terjadi.

Tapi itu bersifat silang dan tidak signifikan.

“Tidak bisa itu menunjuk kecurangan yang dilakukan kekuatan tertentu, misalnya selama ini yang dituduh pemerintah memperalat KPU,” ungkap Mahfud MD.

“Sekarang beda cara berpikirnya. Kalau zaman orde baru, KPU namanya LPU kan? Itu alat pemerintah, tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa dikontrol,” ujar Mahfud MD.

Sekarang menurut dia situasi politik Indonesia sudah berubah.

“Sekarang kan semua bisa ngontrol. Anda bisa ngontrol ke TPS. KPU menurut undang-undang juga independen diawasi oleh Bawaslu. Kalau yang melanggar kontestannya, Bawaslu turun tangan.”

“Kalau menyangkut hukum pidana diserahkan ke polisi,” kata dia.

Mahfud kemudian menambahkan, jika yang curang adalah KPU atau Bawaslu maka bisa diserahkan ke DKPP yang akan mengadili.

“Kalau terjadi salah perhitungan karena kecurangan juga ada MK. Terus kenapa lagi mesti pakai people power dan sebagainya?” tanya Mahfud MD.

Lanjut Mahfud MD, hal itu justru berpotensi menakut-nakuti rakyat.

“Menurut saya itu menakut-nakuti dan provokasi. Orang kalau tidak ngerti di rakyat bawah akan berteriak curang. Lalu bisa bergerak. Namanya massa kan berbahaya,” ucap Mahfud.

Ia pun mengimbau agar semua politikus menjelang Pemilu 2019 ini bersikap dewasa dan tak mengumbar pernyataan kontroversial.

“Menurut saya politisi itu bersikap dewasalah. Mari kita awasi KPU. Saya tidak akan membabi buta membela KPU, tetapi menurut saya instrumen hukum kelembagaan dan perangkat yang disediakan di tengah masyarakat sudah menjamin jika Pemilu ini akan fair,” imbuhnya.

Mahfud MD juga mengatakan kini masyarakat bisa mengontrol penuh proses pemilihan umum.

“Sekarang pun memantau boleh di dekat TPS. Asal tidak mengganggu,” tegasnya.

Simak video selengkapnya di bawah:

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga turut berkomentar soal pernyataan people power.

Jokowi meminta Amien Rais tak menggunakan cara yang menakut-nakuti.

“Jangan gini lah.”

“Jangan menekan dengan cara menakut nakuti rakyat, pemerintah.”

“Semuanya ada mekanismenya.”

“Ada UU-nya, ada aturan hukumnya,” kata Jokowi di Sorong, Selasa (2/3/2019), mengutip Kompas.com.

Jokowi mempersilahkan Amien melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila menemukan dugaan kecurangan dalam pemilu.

Jika kecurangan itu terkait unsur pidana, maka capres petahana itu menyarankan Amien melapor ke kepolisian.

“Mekanismenya kan itu. Ini pesta demokrasi.”

“Harusnya senang gembira. Jangan menakut nakuti orang yang sedang gembira,” kata dia.

Apalagi, pemilu juga sampai saat ini masih berproses.

Jokowi heran kenapa Amien sudah mengeluh soal masalah kecurangan.

“Pemilunya saja belum kok sudah teriaknya seperti itu,” kata Jokowi. (*)

.tribunnews

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...