Tangani KKB, Ferdinand Hutahaean Suruh Jokowi Belajar ke SBY, Jangan Takut Kehilangan Suara di Papua

210
Jokowi

JAKARTA – Cara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menangani kasus penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dinilai masih kurang.

Dalam peristiwa yang bertepatan dengan hari peringatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu, 31 pekerja pembangunan jalan Trans Papua dibantai.

Karena itu, orang nomor satu di Indonesia itu diminta untuk belajar kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Demikian disampaikan Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean kepada JawaPos.com (grup PojokSatu.id), Kamis (6/12/2018).

Menurutnya, mantan Presiden keenam RI itu merupakan sosok yang berpengalaman menghadapi peristiwa seperti ini.

“Setidaknya Jokowi bisa konsultasi kepada SBY yang sukses mengurus konflik di daerah,” kata Ferdinand.

Dalam hematnya, Presiden harusnya bisa bersikap lebih tegas dalam menghadapi para pemberontak yang mengancam NKRI itu.

Sebab menurutnya, kasus penyerangan yang didalangi OPM itu tidak bisa dianggap hanya sebagai pemberontakan biasa yang dapat diurus oleh kepolisian.

“Ini adalah pemberontakan terhadap NKRI yang berdaulat,” tegasnya.

Untuk itu, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Jokowi untuk menekan ‘tombol penyerangan’.

“Sekarang saatnya Jokowi memerintahkan TNI untuk mengakhiri pemberontakan yang dilakukan oleh yang diduga OPM tersebut,” ungkap dia.

Untuk keputusan tersebut, lanjutnya, Jokowi disebutnya tak perlu takut kehilangan suara di Papua atas kebijakan dalam penanganan kasus pembantaian oleh KKB itu.

Alasannya, masalah ini memang harus secepatnya ditindak secara tegas.

“Ini penting sekali karena ini peristiwa tersebut sudah berupaya merusak NKRI dan masuk kategori perbuatan makar terhadap Merah Putih,” katanya.

“Maka perlu tindakan lebih tegas,” pungkasnya.

Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tak akan memberikan ruang sedikitpun bagi KKB di seluruh Tanah Air.

Demikian ditegaskan Presiden menanggapi penyerangan KKB di Nduga, Papua, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2018).

“Saya tegaskan, bahwa tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata seperti ini di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air,” tegasnya.

Karena itu, ia juga telah memerintahkan jajarannya untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku penyerangan.

“Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab tersebut,” imbuh Presiden.

Atas peristiwa tersebut, Presiden juga menyampaikan dukacita mendalam.

“Saya atas nama rakyat, bangsa, dan negara menyampaikan rasa dukacita yang mendalam kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan,” ucapnya.

“Mari bersama mendoakan agar arwah para pahlawan pembangunan Trans Papua ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” lanjut Jokowi.

Kendati dihadapkan dengan ancaman gangguan keamanan, Presiden juga menegaskan tak akan menghentikan proyek pembangunan Trans Papua sepanjang lebih kurang 4.600 kilometer.

Pembangunan infrastruktur itu, jelasnya, tidak lain untuk meweujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di Tanah Cendrawasih.

“Kita juga tidak akan pernah takut. Dan ini malah membuat tekad kita kian membara untuk melanjutkan tugas besar kita membangun tanah Papua,” tegasnya lagi.

Penegasan serupa juga disampaikan Presiden saat menghadiri peringatan Milad Satu Abad Madrasah Mu’allimin-Mu’allimaat Muhammadiyah di Yogyakarta, Kamis (6/12/2018).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur memiliki arti yang sangat penting. Utamanya untuk daerah yang selama ini dinilai masih cukup tertinggal.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan hanya urusan ekonomi semata.

“Tetapi juga urusan persatuan bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa besar,” kata Jokowi.

Dia menambahkan, konektivitas di negara yang memiliki belasan ribu pulau seperti Indonesia memang menjadi persoalan tersendiri.

Apalagi, masih banyak wilayah yang belum menikmati infrastruktur sebaik di Pulau Jawa. Salah satunya adalah Papua.

“Di Indonesia bagian timur, di Papua, jalan (rusak) seperti ini banyak sekali,” bebernya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkap, di Papua, jarak 120 kilometer membutuhkan waktu dua sampai tiga hari.

“Masa hanya 120 kilometer memakan waktu dua atau tiga hari baru sampai. Harus menginap, harus masak di jalan. Inilah pentingnya infrastruktur,” tutur Jokowi.

Meskipun baru-baru ini sempat terhambat dengan adanya penyerangan KKB, Jokowi menegaskan hal itu tak menyurutkan langkah pemerintah untuk terus membangun infrastruktur di Papua.

“Tidak menyurutkan kita untuk membangun Papua karena kita tahu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote semua memerlukan infrsatruktur dan harus kita bangun,” tegasnya.

(jpg/ruh/pojoksatu)

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.