Sri Mulyani Sebut Ada Radikalisme di Instansinya, DPR: Bau Amis Kapitalisme Kok Gak Disebut?

507

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mendorong agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kepada publik soal adanya bahaya kapitalisme dalam sistem perekonomian Indonesia.

Hal tersebut dilontarkan Heri menyusul adanya pernyataan Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang menyebut adanya gejala radikalisme di kementerian yang dipimpinnya.

“Jadi tak hanya radikalisme yang dia sebut dan khawatirkan. Mestinya bahaya kapitalisme juga dia sebut karena dua duanya sama-sama bahaya. Bahaya terhadap kedaulatan bangsa dan negara dari berbagai sisi. Ada radikalisme disebut tapi ada bau amis kapitalisme kok gak disebut?” kata politikus Gerindra itu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 21 Desember 2019.

Menurutnya, kondisi perekonomian negara yang tak beranjak dalam beberapa tahun belakangan ini mestinya jadi perhatian serius.

“Pertumbuhan ekonomi kita stagnan hanya mampu berada di angka 5-persenan. Harusnya SMI endus kenapa pertumbuhan ekonomi stagnan. Apakah stagnan karena ada gejala kapitalisme, liberalisme ekonomi di negeri ini. Kalau iya, bagaimana penanganannya menghadapi bahaya kapitalisme-liberalisme itu. Saya kira itu jauh lebih penting karena bicara ekonomi bicara tentang hajat hidup banyak orang,” tegas Kapoksi Gerindra di Baleg DPR RI itu.

Dijelaskannya, jika mengacu pada spirit yang terkandung dalam dasar negara yaitu Pancasila, kapitalisme-liberalisme termasuk radikalisme adalah nilai-nilai atau paham yang sangat bertentangan.

“Jangan lupakan sejarah bagaimana para Founding Father kita berjuang keras melawan dua paham tersebut (kapitalisme, radikalisme). Ingat, dulu bung Karno dengan gigih menggebuk kapitalisme, Soeharto juga keras menggebuk radikalisme. Mestinya Menkeu SMI belajar sejarah itu,” saran mantan wakil ketua komisi VI DPR itu.

Ditambahkannya, nilai-nilai Pancasila mestinya dijadikan perisai dalam sistem perekonomian negara ini.

“Para Founding Father kita saya yakin mendesign Pancasila untuk jadi perisai dalam menghadapi gempuran-gempuran paham-paham lain semisal kapitalisme dan radikalisme. Sistem ekonomi kita bisa luluh lantak jika Pancasila tidak lagi dijadikan perisai oleh para pemangku kebijakan termasuk Menkeu dalam hal ini,” tegas Legislator dari dapil Jabar IV itu.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut adanya gejala radikalisme yang tumbuh di lembaganya (Kemenkeu).

Sumber: TeropongSenayan

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...