Somasi Luhut Dikomentari Tokoh NU: Opung Dilawan

279

JAKARTA — Somasi yang dilayangkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kepada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menjadi berita utama Koran Tempo, Senin (30/8).

Koran Tempo mengangkat beberapa angle berita terkait somasi Luhut kepada Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulida. Salah satunya berjudul “Somasi Tak Wajar Pejabat Negara”.

Dalam berita itu disebutkan, sejumlah pakar hukum tata negara mempertanyakan somasi pejabat kepada masyarakat. Penyelenggara negara semestinya paham ihwal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk menekan warga.

Tokoh NU, Umar Hasibua yang akrab disapa Gus Umar menanggapi berita somasi Luhut yang dibagikan aku Twitter @korantempo, Senin (30/8).

“Opung dilawan. Kelar hidup lo,” cuit Gus Umar dengan emoji tertawa menanggapi pemberitaan Koran Tempo.

Selain Koran Tempo, BBC juga menyoroti somasi Luhut kepada Haris Azhar.

BBC mewawancarai peneliti LIPI yang menganggap somasi Luhut dalam menanggapi kajian koalisi masyarakat sipil dengan upaya somasi itu tidak wajar.

Menurutnya, langkah pejabat publik seperti itu menunjukkan sikap anti terhadap kritik dan anti terhadap sains.

Namun tim kuasa hukum Luhut menganggap somasi adalah cara tepat dan bukanlah merupakan bentuk antikritik.

Luhut melalui kuasa hukumnya juga mengatakan upaya somasi sebagai pembelajaran agar semua pihak berhati-hati mengutarakan opini.

Sebelumnya, konten aktivis HAM Hariz Azhar yang membahas soal rencana eksplorasi tambang emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua, berbuntut somasi oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Obrolan yang diunggah di akun YouTube pada 20 Agustus 2021 ini membahas hasil laporan gabungan koalisi masyarakat sipil mengenai “Ekonomi -Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” yang diluncurkan 12 Agustus 2021.

Konten tersebut menghadirkan dua narasumber yang merupakan bagian dari koalisi antara lain Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan Kepala Divisi Advokasi Walhi Papua Wirya Supriyadi.

Kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang, menganggap wawancara Haris bersama Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti tersebut membentuk opini yang tendensius, memfitnah, mencemarkan nama, membunuh karakter dan, menyebarkan berita bohong.

 

Menurut Juniver, dalam obrolan hampir 27 menit itu penyebutan nama kliennya yang dikatakan “bermain dalam pertambangan di Papua adalah informasi yang tidak benar dan tidak mendasar”.

Karena itu pada 26 Agustus 2021, pihaknya melayangkan somasi terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

“Tentu ini sangat sangat merugikan klien kami,” kata Juniver, dilansir BBC, Senin (30/08).

“Oleh karenanya kami dalam somasi memberi tempo waktu 5×24 jam sejak somasi diterbitkan dengan demikian sampai Selasa, agar mereka menjelaskan kepada kami mengenai motif, maksud dan tujuan menyampaikan pernyataan yang tidak benar tersebut,” lanjut dia lagi.

 

Luhut Ingin Haris dan Fatia Minta Maaf 

Melalui somasi itu, Haris dan Fatia juga diminta menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan penyesalan.

Jika sampai tenggat keduanya tidak merespons maka pihaknya terpaksa akan menempuh upaya hukum lanjutan.

Juniver dan kliennya mengaku lebih memilih somasi dan tidak mau mengklarifikasi atau menyelesaikannya melalui dialog terbuka secara ilmiah.

“Kami tidak mau (klarifikasi) karena kami yang benar. Bukan kami yang mengoreksi, tetapi mereka yang harus mengoreksi dan menyampaikan apa yang salah,” tutur Juniver.

Diketahui, obrolan Haris Azhar berjudul “Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada!” berbasis pada laporan yang dikerjakan sejumlah kelompok sipil di antaranya #BersihkanIndonesia, YLBHI, Walhi, Pusaka Bentara Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia dan Trend Asia.

Kajian cepat para peneliti menilai bahwa operasi militer di Papua merupakan upaya ilegal.

Studi yang mengambil kasus di Intan Jaya tersebut menemukan indikasi dugaan keterkaitan antara bisnis tambang dan penerjunan militer di Papua.

Melalui laporan itu pula, koalisi mendapati ada empat perusahaan yang terindikasi menguasai konsesi lahan tambang di Blok Wabu, satu di antaranya diduga terhubung atau bersinggungan dengan Luhut.

Sumber Berita / Artikel Asli : FAJAR (bbc/pojoksatu)

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here