Sekian Lama ‘Ngeyel’, Pemerintah Akhirnya Lakukan Saran SBY Tunda Infrastruktur

508

Jakarta – Setelah sekian lama ngeyel dan memaksakan kehendak di tengah pertentangan masyarakat, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan menunda sejumlah proyek besar infrastruktur. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah yang berada dalam titik kritis dalam beberapa bulan terakhir.

Hal itu pun disoroti oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui akun twitter miliknya, @SBYudhoyono, ia menegaskan jika penundaan ini sejatinya telah diusulkan kepada Jokowi sejak jauh-jauh hari.

“Saya dengar pemerintah akan tunda sebagian proyek infrastruktur, guna selamatkan ekonomi kita. Hal ini sudah lama saya sarankan,” cuit SBY, Rabu (1/8).

SBY pun menegaskan dukungannya karena Jokowi telah melakukan apa yang disarankannya terkait infrastruktur. Menurutnya, penundaan infrastruktur merupakan bentuk keberpihakan terhadap rakyat.

“Keputusan & kebijakan pemerintah tsb (kalau benar) TEPAT. Saya ikut mendukung. Karena berarti negara UTAMAKAN RAKYAT,” tambahnya.

Dukungannya itu menurut SBY sekaligus membuktikan bahwa dirinya tetap akan mendukung kebijakan pemerintah jika benar menurutnya meskipun sudah memasuki tahun politik.

“Biasanya dalam musim pemilu, kalau berbeda posisi langsung DIHAJAR. Saya bukan tipe manusia seperti itu. Kalau benar harus saya dukung,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkaji rencana untuk menunda beberapa proyek infrastruktur besar. Alasannya demi mengurangi impor.

Sebab, neraca perdagangan Indonesia saat ini masih defisit alias tekor. Defisit karena nilai impor lebih besar daripada ekspor.

Menurut Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika dengan mengurangi impor dan menggenjot ekspor, maka diharapkan neraca dagang RI bisa surplus hingga US$ 4 miliar di akhir tahun ini.

Selain itu, dengan impor yang berkurang maka harapannya adalah nilai tukar rupiah bisa kembali menguat terhadap dolar AS.

“Proyek infrastruktur yang besar-besar dan tidak mendesak dikaji ditunda untuk mengerem impor,” ujar Erani saat berkunjung ke markas detikcom, Jakarta Selatan, Rabu (25/7)., Aktual.com

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...